Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan agenda persiapan Pilkada serentak. Presiden meminta kepada Badan Inteligen Negara (BIN) dan Polri untuk melakukan antisipasi dini terhadap daerah-daerah yang berpotensi rawan konflik.

"Pak Presiden tadi perintahkan kepada kita semua, terutama BIN dan Kapolri serta Kemendagri untuk melakukan deteksi dini di sejumlah daerah/wilayah yang kemungkinan mulai dari tahapan-tahapan kemarin, justru di luar dugaan timbul konflik," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Istana, Jakarta, Senin (2/11).

Bukan tanpa sebab Jokowi memerintahkan BIN dan Polri untuk mengantisipasi dini terhadap wilayah-wilayah yang rawan konflik. Menurut Tjahjo, Pilkada kali ini di sejumlah wilayah justru terlihat tenang-tenang saja. Bukan tidak mungkin daerah tersebut justru memiliki kerawanan.

"Dicermati karena Pilkada ini yang tinggal 1 bulan ini suasananya adem-adem saja, tidak seperti Pilkada pada 5 tahun yang lalu," tegasnya.

Tjahjo menjelaskan, Pilkada serentak yang bakal digelar pada tanggal 9 Desember 2015 ini diikuti 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota. Total keseluruhannya mencapai 269 wilayah.

"Anggarannya sudah tercukupi semua, cuma masih ada beberapa pertimbangan lain antara DPRD dengan Bawaslu, mengingat ada sejumlah daerah yang APBD-nya tergolong defisit, tapi masih bisa ditanggulangi oleh tingkat provinsi," jelas Tjahjo.

"Anggaran Pilkada dianggarkan dari APBD sebesar Rp 7,1 triliun, ini justru memang cukup mengejutkan. Dari sisi efeisiensi dibanding Pilkada seperti semula, dari perhitungan yang hanya Rp 4,8 triliun ternyata Pilkada serentak justru meninggat jadi Rp 7,1 triliun," tandasnya.