Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan arahan khusus terkait pelaksanaan Pilkada 2020 kepada Polri. Selain berkonsentrasi terhadap penanganan Covid-19, Polri harus tetap menjaga keamanan ketika berlangsungnya proses Pilkada.

"Perlu dilakukan antisipasi dan persiapan yang baik, selain tetap menjaga netralitas sebagai aparat negara, terkait potensi pelanggaran, seperti hoaks dan black campaign (kampanye hitam), money politic (politik uang), komunikasi massa dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan di masa pandemi," katanya pada Seminar Sespimti Polri Pendidikan Reguler ke-29 Tahun 2020 secara virtual, Jumat (2/10).

Dia mengapresiasi dedikasi dan komitmen segenap pimpinan dan jajaran Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat agar terus mematuhi protokol kesehatan. Dia bilang, selama vaksin pencegahan dan obat penyembuh belum tersedia, kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan menjadi satu-satunya cara yang paling efektif mencegah penularan Covid-19.

"Pelaksanaan tatanan baru ini memerlukan pengawalan di semua lini sehingga seluruh masyarakat mematuhinya, tanpa kecuali," ujarnya.

Selain itu, Ma'ruf mendorong Polri untuk menekankan pendidikan kepemimpinan cerdas, mampu mentransformasikan pengetahuan, mengelola sumber daya, serta menjadi role model dan berorientasi pada solusi.

"Pemimpin yang smart akan menjadikan organisasi mampu mencapai totalitas smart policing, yaitu mewujudkan postur Polri yang efektif dalam rangka mendukung pembangunan nasional," terangnya.

Kemudian, Ma'ruf menekankan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang harus dilihat sebagai sarana pendukung. Menurutnya, Penguasaan teknologi komunikasi dan informasi bukan dalam konteks sebagai user atau pengguna semata, namun harus benar-benar dapat dilakukan penguasan keilmuannya.

"Dengan demikian, kita dapat benar-benar mandiri dan mampu berkompetisi serta antisipatif dalam menghadapi perkembangan situasi yang berubah sangat dinamis dan cepat," jelasnya.

Minta Polri Waspadai Kejahatan Model Baru

Ma'ruf mendorong anggota Polri menjadi sumber daya manusia yang melayani secara cerdas dan profesional di era digital. Selain sebagai aparat yang berkewajiban melindungi, melayani dan menegakkan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

"Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi digital 4.0, saat ini dan ke depannya masyarakat menuntut layanan Polri yang smart dan profesional, yang mampu menghadapi tantangan dan perkembangan masyarakat era digital yang semakin kompleks," ungkapnya.

Dia menjelaskan, smart policing dimaknai sebagai pelaksanaan tugas-tugas kepolisian secara lebih inovatif. Kemudian, menerapkan sains dan teknologi serta evidence based atau berbasis bukti, dan menggunakan pendekatan antardisiplin.

Ma'ruf juga mengingatkan kemajuan teknologi dan informasi juga memunculkan bentuk kejahatan baru dengan modus yang lebih canggih. Seperti kejahatan siber, transaksi keuangan illegal, penipuan, pencurian data pribadi dan penyebaran hoaks.

Bahkan, para teroris dan kelompok ekstrim pun telah memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan rekrutmen, pelatihan dan operasi kejahatannya.

Lebih lanjut, Ma'ruf menyebut pembangunan Nasional bertujuan untuk menjadikan Indonesia Maju. Namun, dalam perjalanannya dihadapkan pada dinamika perkembangan lingkungan yang terus berubah dengan cepat.

Sehingga, Polri dituntut untuk berani melakukan adaptasi dan perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan tersebut yang membawa tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat baru.

"Oleh karenanya Reformasi Birokrasi Polri perlu terus dilanjutkan, bahkan dipercepat sehingga harapan terwujudnya postur Kepolisian RI yang semakin profesional, humanis, bebas KKN dan terpercaya dapat segera terlaksana," tegas Wapres.

Ma'ruf berharap, Reformasi Birokrasi ini dapat melahirkan inovasi yang semakin memudahkan dan meningkatkan pengawasan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan lingkungan yang semakin kondusif. Dia mengapresiasi berbagai capaian yang telah dilaksanakan Polri melalui inovasi layanan masyarakat seperti E-Samsat, SIM Online, SKCK Online, Smart SIM, E-Tilang dan lain sebagainya.

"Inovasi seperti ini tentunya telah memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri," ucap Ma'ruf.

Ma'ruf menilai, keberhasilan pelaksanaan reformasi organisasi harus didukung oleh profesionalisme aparatur yang diwujudkan melalui sistem manajemen yang baik. Pola-pola pendidikan dan pelatihan SDM harus berorientasi pada jawaban atas kebutuhan organisasi dan masyarakat.

"Kebijakan tersebut harus diimbangi dengan SDM unggul di lingkungan Polri. Penguasaan IPTEK menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan dan mengantisipasi perubahan. Pendidikan, pelatihan dan riset di bidang IPTEK kepolisian harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam kaitannya dengan peningkatan profesionalisme SDM di lingkungan Polri," terangnya.