Pidato Jokowi di Sidang Tahunan Soal Regulasi Pelayanan jadi Perhatian Bupati Anas

Sabtu, 17 Agustus 2019 10:11 Reporter : Rizlia Khairun Nisa
Pidato Jokowi di Sidang Tahunan Soal Regulasi Pelayanan jadi Perhatian Bupati Anas Bupati Anas saat mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Pidato kenegaraan Presiden Jokowi yang disampaikan pada sidang bersama Dewan perwakilan daerah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Tahun 2019 mendapat perhatian serius dari Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Khususnya masalah penyederhanaan regulasi dan proses yang berorientasi pada pelayanan.

Dalam pidato kenegaraannya, Jokowi menyebut pemerintah perlu melakukan langkah baru, tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku, rumit dan yang menyibukkan masyarakat dan para pelaku usaha.

"Pidato Presiden highlight-nya jelas sekali. Langsung to the point. Dan itu, kami di daerah tentu harus menerjemahkan dengan cepat. Termasuk meningkatkan pelayanan, menyederhanakan urusan dan lain-lain. Ini menjadi pemicu kami untuk semakin meningkatkan pelayanan di Mal Pelayanan Publik," kata Anas saat mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi di ruang sidang paripurna DPRD Banyuwangi, Jumat (16/8).

Menurut Anas, Mal Pelayanan Publik yang telah berdiri di Banyuwangi sebenarnya adalah upaya menerjemahkan apa yang selama ini menjadi arahan Presiden Jokowi tentang penyederhanaan proses administrasi dan perizinan di daerah.

Mal Pelayanan Publik yang didirikan Banyuwangi sejak 2017 ini merupakan pusat pelayanan publik yang mengintegrasikan 199 layanan administrasi dan perizinan. Mulai dari layanan administrasi yang dikeluarkan pemkab maupun instansi vertikal lainnya. Seperti perpanjangan SIM, perpajakan, layanan kementerian agama, pengurusan paspor, hingga pengurusan perizinan tenaga kerja.

"Harapan beliau, saya kira termasuk yang kita terjemahkan di Banyuwangi. Salah satunya mall pelayanan publik, dan pasar pelayan publik di Pasar Genteng yang kita bikin untuk mempermudah rakyat. Proses perizinan juga terus kita perbaiki," ujar Anas.

Anas juga menanggapi positif pidato Jokowi tentang ukuran kinerja pembuatan perundang-undangan. Di mana Jokowi meminta ukurannya bukan lagi pada seberapa banyak perundangan yang dihasilkan, namun pada sejauh mana kepentingan rakyat negara itu bisa dilindungi.

"Saya setuju, perda tidak hanya diukur pada berapa jumlah yang dilahirkan saja. Tapi diukur dari dihasilkannya perda yang kontennya bermanfaat bagi rakyat. Seperti perda tata ruang, perda detail tata ruang, yang harapan kami bisa cepat. Karena perda itu akan memandu program pembangunan daerah yang lebih ramah lingkungan memberi ruang kepada masyarakat," ujar Anas.

Jokowi juga menegaskan bahwa pendidikan harus berakar pada budaya bangsa dan yang tanggap pada perubahan dunia. Jokowi juga menekankan bahwa budi pekerti, sopan santun, toleransi, dan kedisiplinan perlu ditanamkan sejak dini. Termasuk budaya mengantre, mandiri, percaya diri, dan saling peduli.

"Beliau juga berpesan agar kita memanfaatkan teknologi agar bisa melompat ke depan. Smart Kampung adalah jawaban dari Banyuwangi dan akan terus kami dorong. Kita terus beradaptasi dengan teknologi, menggunakan teknologi, namun tetap memiliki budi pekerti dan akhlak mulia yang menjadi panduannya. Banyuwangi sedang bertransformasi ke sana," pungkas Anas. [hhw]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini