Merdeka.com - Pelaku Industri di sektor Pariwisata dan Hiburan berharap Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minol) tidak membuat minuman beralkohol dilarang secara penuh. Pembatasan serta pengetatan tempat dan jual beli minuman beralkohol dianggap lebih realistis.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Herman Muchtar mengatakan, aturan mengenai aturan yang berhubungan dengan minuman beralkohol sudah diatur oleh Pemerintah Kota Bandung sejak lama yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Pembahasan RUU Minol diharapkan lebih fokus pada sektor yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol. Contohnya, Hotel di wilayah unggulan wisata yang kerap didatangi wisatawan mancanegara. Atau pengetatan tempat dan umur yang bisa membeli minuman beralkohol.

"Aturan misalkan hotel mana saja yang bisa menjual dengan izin. Jadi saya kira memang lebih fokus ke tempat penjualannya saja," kata dia, Sabtu (14/11).

Sementara itu, Ketua Himpunan Industri Pariwisata Hiburan Indonesia (HIPHI) Kota Bandung, Barli Iskandar menyatakan, sosialisasi mengenai RUU Minol harus lebih gencar agar tidak menimbulkan salah paham.

Secara prinsip, dia akan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Namun, jangan sampai hal ini bisa berdampak signifikan pada sektor industri hiburan. Dari data yang dimilikinya, di Kota Bandung saja ada ratusan tempat yang menjual minuman beralkohol. Dari mulai hotel, kafe hingga bar.

"Saya belum tahu detil RUU ini. Yang ramai kan soal larangan minum (minuman beralkohol). Kalau dilarang pasti berdampak (terhadap perekonomian). Kalau dibatasi lebih bagus dan realistis," terangnya.

"Mudah-mudahan hasil dari RUU ini bisa berkeadilan dan pembahasannya dilakukan secara komprehensif,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, usulan RUU Larangan Minol kembali dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Selasa (10/11). Salah satu pengusul, anggota Fraksi PPP Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan, pengusul RUU tersebut tidak hanya berasal dari Fraksi PPP, melainkan juga ada anggota Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra.

"18 anggota DPR Fraksi PPP, 2 anggota Fraksi PKS dan 1 anggota Fraksi Gerindra mengusulkan RUU larangan minuman beralkohol, spirit dan tujuan pelarangan ini selaras dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 UUD 1945," kata Illiza dalam keterangannya, Rabu (11/11).

Dia menyebutkan beberapa alasan PPP mengusulkan RUU larangan minol. Pertama ia meyakini larangan minuman beralkohol merupakan amanah konstitusi dan agama, pasal 28H ayat 1 undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan.