Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pfizer dan Moderna Minta Klausul Bebas Hukum dari KIPI, Pemerintah Masih Nego

Pfizer dan Moderna Minta Klausul Bebas Hukum dari KIPI, Pemerintah Masih Nego Vaksin Covid-19 buatan Pfizer. ©REUTERS/Dado Ruvic

Merdeka.com - Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkap, vaksin Covid-19 Pfizer dan Moderna masih dalam proses lobi agar bisa didatangkan ke Indonesia. Sebab pemerintah belum mampu memenuhi klausul yang diberikan.

Pfizer, kata Honesti meminta klausul dibebaskan dari tanggung jawab hukum bila terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Hal itu juga diminta dalam jangka waktu panjang.

"Yang diminta oleh Pfizer di mana mereka minta dibebaskan dari semua tanggung jawab hukum seandainya ada KIPI, dan mereka meminta sifatnya long time," kata Honesti dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (20/5).

Pemerintah bernegosiasi agar klausul bebas tanggung jawab ini hanya saat pandemi. Inilah mengapa Indonesia belum bisa menyepakati kontrak dengan Pfizer.

"Sementara kita menegosiasi ini hanya saat pandemi saja. Karena kita yakin mereka pasti akan melakukan evaluasi terhadap formulasi dari vaksinnya. Ini yang menjadi permasalahan sehingga kita belum bisa melakukan kontrak dengan Pfizer," jelas Honesti.

Moderna juga mengajukan klausul yang sama seperti Pfizer.

Honesti menuturkan, pihaknya masih melakukan lobi dan diharapkan terdapat kesepakatan sekitar bulan Juni.

"Sampai saat ini kita masih berproses, kita berharap akan ada solusi lah sekitar bulan Juni. Tapi kita tidak pernah menghentikan itu, tetap berproses dengan mereka tapi yang ada saat ini yang sudah ada binding agreement dengan Bio Farma," jelas Honesti.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Aturan Presiden Boleh Kampanye Pemilu Digugat ke MK
Aturan Presiden Boleh Kampanye Pemilu Digugat ke MK

Seorang advokat menggugat Pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilu

Baca Selengkapnya
Bacakan Eksepsi, Syahrul Yasin Limpo Tuding Firli Bahuri Maling Teriak Maling
Bacakan Eksepsi, Syahrul Yasin Limpo Tuding Firli Bahuri Maling Teriak Maling

Hal itu diungkapkan tim kuasa hukum SYL saat membacakan nota eksepsi di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (13/3).

Baca Selengkapnya
Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui
Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Yusril Bela KPU: Dasar Pencalonan Gibran Tidak Melanggar Norma Etik Hukum
Yusril Bela KPU: Dasar Pencalonan Gibran Tidak Melanggar Norma Etik Hukum

Yusril menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melanggar kode etik karena memproses pencalonan Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan

Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan

Baca Selengkapnya
Ganjar Pastikan Gugat Hasil Pilpres ke MK: Mudah-mudahan Membuka Tabir
Ganjar Pastikan Gugat Hasil Pilpres ke MK: Mudah-mudahan Membuka Tabir

Paslon nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md menyatakan akan mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
TKI Ilegal Picu Membludaknya Daftar Pemilih Khusus Pemilu 2024 di Jeddah
TKI Ilegal Picu Membludaknya Daftar Pemilih Khusus Pemilu 2024 di Jeddah

Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat (1/3).

Baca Selengkapnya