Perseteruan KPK vs Polri berujung ke MK

Senin, 6 Agustus 2012 12:21 Reporter : Baiquni
timur dan abraham. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Perselisihan kewenangan dalam melakukan penyidikan kasus korupsi simulator SIM, antara KPK dengan Polri telah menarik perhatian publik. Karena itu, tiga orang advokat yaitu Habiburokhman, M Maulana Bungaran dan Munathsir Mustaman mengajukan permohonan uji materi Pasal 50 ayat (3) Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami mengajukan permohonan uji materi Pasal 50 ayat (3) tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan, terutama frasa 'kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan," kata Habiburokhman usai mendaftarkan permohonan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/8).

Habiburokhman menambahkan, adanya frasa 'kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan' dalam pasal dimaksud menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, frasa ini juga menyebabkan terjadinya perseteruan antara KPK dengan Polri yang saat ini terjadi.

"Kami meminta MK memberikan tafsir atas ayat ini. Hal ini karena pasal ini telah bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum," ucap dia.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk memberikan tafsir yang tegas terhadap pasal dimaksud. "Setidaknya, MK dapat menyatakan frasa ini bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai 'wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dihapuskan," kata Habiburokhman.

Lebih lanjut, Habiburokhman berharap dengan adanya putusan MK, perseteruan antara KPK dengan Polri dapat terselesaikan. "Ketika MK menafsirkan pasal ini, maka itu bisa menjadi salah satu jalan keluar menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang terjadi," tutur dia. [dan]

Topik berita Terkait:
  1. Cicak Buaya II
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.