Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Perppu ini salah satu langkah pemerintah menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan akibat pandemi Covid-19.

Perppu yang diundangkan pada 31 Maret 2020 ini membuat publik gelisah. Ada sejumlah pasal yang berpotensi memicu penyalahgunaan kekuasaan dan kebal hukum.

Pertama, Pasal 2. Dalam pasal ini, pemerintah mengambil alih hampir semua kewenangan DPR mengenai penganggaran. Mulai dari penentuan defisit, besaran belanja wajib, pergeseran anggaran, surat utang, pinjaman hingga hibah.

Berikutnya Pasal 27. Dalam Pasal 27 ayat 1 disebutkan keuangan negara yang digunakan untuk menyelamatkan perekonomian dari pandemi Covid-19 bukan merupakan kerugian negara. Pasal ini membuka ruang bagi 'penumpang gelap' yang ingin membobol keuangan negara.

Sementara pada Pasal 27 ayat 2, pemerintah seolah kebal hukum. Sebab, dalam pasal ini tercantum pejabat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Sejumlah tokoh mengkritik keras isi Perppu ini. Mereka di antaranya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara hingga Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Marwan Cik Asan.

SBY Minta Pemerintah Tak Langgar Konstitusi

SBY secara terbuka menyampaikan kegelisahannya terhadap masalah yang dialami bangsa Indonesia saat ini. Ia juga menyinggung isi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

SBY menyarankan agar pemerintah berhati-hati dalam membuat Perppu agar tidak bertentangan dan melanggar konstitusi negara.

"Jangan sampai pemerintah melakukan tindakan yang inkonstitusional," kata SBY lewat sebuah tulisan yang diunggah di akun Facebook pribadinya, Rabu (8/4).

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini juga meminta DPR berhati-hati jika akhirnya membenarkan aturan ini dengan menyetujui Perppu No 1 Tahun 2020. Hal yang sama perlu dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi jika pada saatnya mengukuhkan atau membenarkan tindakan sepihak pemerintah dalam penggunaan keuangan negara tersebut.

"Khusus pengelolaan keuangan negara ini bagi saya sangat esensial dan fundamental. Jiwa, semangat dan substansi konstitusi di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah mengatur kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga negara dalam manajemen keuangan negara," ujarnya.

SBY menekankan jangan sampai kewenangan (power) untuk mengelola keuangan negara berada di satu tangan. Sebab, kekuasaan yang absolut cenderung memiliki peluang besar untuk merampok uang negara atau korupsi.

"Inilah yang mendasari prinsip 'checks and balances' di antara eksekutif, legislatif dan yudikatif," ucap SBY.

Lazimnya, lanjut SBY, eksekutif diberikan kewenangan untuk mendapatkan keuangan negara, termasuk menarik pajak dan berutang jika penerimaan negara kurang. Legislatif mendapat kewenangan dan tugas untuk membahas RAPBN bersama eksekutif, sampai dengan dicapainya persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN. Sedangkan pengawasan dan urusan akuntabilitasnya diamanatkan kepada lembaga audit nasional yakni BPK.

"Mungkin pemerintah berpikir bahwa justru Perppu itulah, yang nantinya akan menjadi Undang-Undang, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur anggaran sebesar Rp 405,1 triliun Rupiah itu. Aturan itu cukup dengan Peraturan Presiden, dan tidak harus dengan Undang-Undang," kata dia.

PKS Khawatir Perppu Corona Picu Skandal BLBI Jilid 2

Sehari setelah SBY mengungkapkan kegelisahannya, Presiden PKS Sohibul Iman membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Sohibul mengkritik Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang lebih banyak mengatur penanggulangan ancaman krisis ekonomi dibandingkan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19

"Seharusnya, pemerintah memfokuskan kepada tindakan extraordinary untuk melakukan pencegahan dan penanganan krisis pandemi Covid-19. Fokus kepada penyebab utama (Covid-19) bukan akibatnya (ancaman krisis ekonomi)," tegasnya.

Terkait penyelesaian krisis, seharusnya pemerintah cukup menggunakan mekanisme dalam UU Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Bila Jokowi menggunakan mekanisme baru dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020 justru berpotensi terjadinya skandal BLBI jilid II.

"Skandal BLBI seperti kasus krisis 1998 berpeluang akan terulang lagi. Moral Hazard akan terbuka lebar dan cost of crisis yang akan ditanggung oleh negara akan sangat tinggi," katanya.

Menurut Sohibul, Perppu ini memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan yang membahayakan bagi masa depan bangsa (abuse of power) dan potensi penyalahgunaan penggunaan sumber daya keuangan yang luar biasa (abuse of money). Ia khawatir Kepala Negara tidak menyadari hal ini.

Sohibul juga menduga para pembantu di lingkaran Jokowi tidak memberikan informasi yang benar dan tepat sehingga mantan Gubernur DKI Jakarta itu menandatangani Perppu yang sangat membahayakan bagi kepemimpinannya dan masa depan bangsa ini.

"Jangan sampai sejarah mencatat sejarah kelam kepemimpinan Bapak dengan Perppu ini. Bapak Presiden sudah tidak memiliki kepentingan politik di pemilu mendatang. Untuk saat ini, sikap negarawan Bapak akan sangat dirindukan. Berikanlah warisan sejarah yang membanggakan bagi generasi setelah Bapak," sambungnya.

PKS Khawatir Perppu Corona Picu Skandal BLBI Jilid 2

Sehari setelah SBY mengungkapkan kegelisahnnya, Presiden PKS Sohibul Iman membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Sohibul mengkritik Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang lebih banyak mengatur penanggulangan ancaman krisis ekonomi dibandingkan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19

"Seharusnya, pemerintah memfokuskan kepada tindakan extraordinary untuk melakukan pencegahan dan penanganan krisis pandemic Covid-19. Fokus kepada penyebab utama (Covid-19) bukan akibatnya (ancaman krisis ekonomi)," tegasnya.

Terkait penyelesaian krisis, seharusnya pemerintah cukup menggunakan mekanisme dalam UU Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Bila Jokowi menggunakan mekanisme baru dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020 justru berpotensi terjadinya skandal BLBI jilid II.

"Skandal BLBI seperti kasus krisis 1998 berpeluang akan terulang lagi. Moral Hazard akan terbuka lebar dan cost of crisis yang akan ditanggung oleh negara akan sangat tinggi," katanya.

Menurut Sohibul, Perppu ini memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan yang membahayakan bagi masa depan bangsa (abuse of power) dan potensi penyalahgunaan penggunaan sumber daya keuangan yang luar biasa (abuse of money). Ia khawatir Kepala Negara tidak menyadari hal ini.

Sohibul juga menduga para pembantu di lingkaran Jokowi tidak memberikan informasi yang benar dan tepat sehingga mantan Gubernur DKI Jakarta itu menandatangani Perppu yang sangat membahayakan bagi kepemimpinannya dan masa depan bangsa ini.

"Jangan sampai sejarah mencatat sejarah kelam kepemimpinan Bapak dengan Perppu ini. Bapak Presiden sudah tidak memiliki kepentingan politik di pemilu mendatang. Untuk saat ini, sikap negarawan Bapak akan sangat dirindukan. Berikanlah warisan sejarah yang membanggakan bagi generasi setelah Bapak," sambungnya.

PPP Nilai Perppu Corona Bisa Langgar UUD

Ketua Fraksi PPP Amir Uskara mengatakan partainya menolak isi Perppu No.1 Tahun 2020. Khususnya pasal yang mengatur tentang APBN bisa diubah dengan Perpres. Aturan itu tertuang dalam Pasal 12 ayat 2, perubahan postur APBN dapat diatur dengan Perpres.

Amir Uskara menilai, isi pasal itu akan melanggar UUD.

"Namun revisi APBN itu tidak boleh dilakukan dengan Peraturan Presiden (Perpres), karena akan melanggar Undang-Undang Dasar (UUD)," kata Amir dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4).

Amir mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan perubahan postur APBN melalui revisi UU atau dengan menerbitkan Perppu.

"Pemerintah bisa melakukan revisi APBN melalui mekanisme revisi UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana yang diamanahkan konstitusi," kata dia.

Perppu Corona Tutup Ruang BPK Periksa Kerugian Negara

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan menilai Perppu Nomor 1 Tahun 2020 membuat pemerintah kebal hukum. Sebab, dalam pasal 27 ayat 2 ditegaskan pejabat pengambil kebijakan yang berkaitan dengan Perppu tersebut tak bisa dituntut secara pidana atau perdata

"Artinya, KSSK yang berisi Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan, tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana. Ke empatnya menjadi kebal hukum ketika melakukan stimulus tersebut," ujar Marwan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4).

Sementara pada ayat 1 pemerintah menutup ruang bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran atas potensi kerugian negara. Pasal 27 ayat 1 berbunyi keuangan negara yang digunakan untuk penyelamatan perekonomian dari krisis bukan merupakan kerugian negara.

"Dengan bunyi ayat tersebut menutup kemungkinan BPK melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran atas potensi terjadinya kerugian negara," ucapnya.

Perppu itu juga dinilai membuat pengelola keuangan negara tak didasarkan perundangan yang semestinya. Penggunaan anggaran Rp405,1 triliun untuk pelaksanaan program penanganan corona tidak diatur secara spesifik tentang APBNP 2020 dalam Perppu tersebut.