Hot Issue

Perppu Corona Bikin Gelisah

Jumat, 10 April 2020 10:15 Reporter : Supriatin
Perppu Corona Bikin Gelisah Ilustrasi corona. ©2020 Merdeka.com/shutterstock

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Perppu ini salah satu langkah pemerintah menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan akibat pandemi Covid-19.

Perppu yang diundangkan pada 31 Maret 2020 ini membuat publik gelisah. Ada sejumlah pasal yang berpotensi memicu penyalahgunaan kekuasaan dan kebal hukum.

Pertama, Pasal 2. Dalam pasal ini, pemerintah mengambil alih hampir semua kewenangan DPR mengenai penganggaran. Mulai dari penentuan defisit, besaran belanja wajib, pergeseran anggaran, surat utang, pinjaman hingga hibah.

Berikutnya Pasal 27. Dalam Pasal 27 ayat 1 disebutkan keuangan negara yang digunakan untuk menyelamatkan perekonomian dari pandemi Covid-19 bukan merupakan kerugian negara. Pasal ini membuka ruang bagi 'penumpang gelap' yang ingin membobol keuangan negara.

Sementara pada Pasal 27 ayat 2, pemerintah seolah kebal hukum. Sebab, dalam pasal ini tercantum pejabat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Sejumlah tokoh mengkritik keras isi Perppu ini. Mereka di antaranya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara hingga Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Marwan Cik Asan.

Baca Selanjutnya: SBY Minta Pemerintah Tak Langgar...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini