Merdeka.com - Kementerian Agama (Kemenag) berencana membeli pesawat untuk keperluan pelaksanaan ibadah haji tahun depan. Menteri Agama Suryadharma Ali berdalih, alasan utama pembelian pesawat itu untuk mengurangi beban biaya calon jamaah haji.

"Ada rencana pembelian pesawat. Kita sedang jajaki Airbus dan Boeing. Jumlah tiga sampai empat pesawat mungkin," kata Menteri Agama Suryadharma Ali di sela rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/1).

Selain itu, alasan lain pembelian pesawat tersebut demi keamanan para jamaah. Surya mengaku akan bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk merealisasikan proyek tersebut.

Meski demikian, Surya mengaku belum menyediakan anggaran untuk membeli pesawat tersebut. Menurutnya, Salah satu persoalan yang masih membingungkan Kemenag adalah biaya dan usaha perawatan pesawat.

"Kemenag tidak punya kemampuan untuk mengoperasionalkan pesawat. Oleh karenanya kerja sama dengan maskapai. Jangan sampai pesawat hanya dipakai musim haji, itu rugi. Yang sedang kita pikirkan adalah penggunaan pesawat setelah musim haji," terangnya.

Menanggapi rencana pembelian pesawat tersebut, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi meminta Suryadharma Ali membatalkan rencana tersebut.

Sebab, dia menilai pembelian pesawat itu tak akan membawa pengaruh positif kepada jamaah haji. "Saya kira akan membebani jamaah dan akan menaikkan ongkos haji karena beli pesawat akan lebih mahal ketimbang langsung berangkat ke sana. Belum perawatannya, kan mahal. Itu pasti Kementerian Agama nggak mau keluar dari kantong sendiri," katanya saat dihubungi merdeka.com.

Menurutnya, alasan Suryadharma Ali untuk meringankan biaya haji jamaah dengan membeli pesawat adalah sebuah kebohongan belaka. Sebab, dia menilai Kementerian Agama selama ini melihat penyelenggaraan haji sebagai lahan bisnis yang menguntungkan.

"Mimpi doang buat kurangi jamaah dana. Jamaah ini benar-benar mau dibisnisin, mereka bukan pelayan untuk pelaksanaan haji tapi mereka anggap ini bisnis," katanya.

Dia menilai, sikap Kemenag yang selama ini menjadikan penyelenggaraan ibadah haji sebagai lahan bisnis adalah salah besar. Karena, sebagai sebagai pelayan rakyat, Kemenag harusnya tak mengambil untung.

"Mereka itu layanan itu nggak boleh kasih untung, harus maksimal dan bikin jamaah nyaman. Kalau pesawatnya disewakan ke pihak lain setelah penyelenggaraan haji selesai itu bisnis, ekonomis, itu nggak boleh," katanya.

"Dibatalkan saja. Kalau memang mau dibeli penyelenggaraan haji harus dikeluarkan dari Kemenag, jadi harus dibuat badan seperti BUMN yang konsen soal penyelenggaraan haji kalau itu mau dibisniskan. Jadi tak ada lagi Menteri Agama bertanggungjawab soal haji kalau sudah dibuat badan," katanya.