Merdeka.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana memperluas lahan parkir di Stasiun Solo Balapan. Proyek tersebut mengancam keberadaan 13 kepala keluarga (KK) yang sudah puluhan tahun menempati lahan milik negara itu.

Terhadap rencana PT KAI itu sejumlah warga melakukan penolakan jika harus digusur. 13 KK yang akan digusur itu berada di Kampung Kandangdoro RT 02 RW 06, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari. Rumah yang sudah mereka tempati terancam rata dengan tanah, karena proses perluasan lahan parkir sudah berjalan.

Yulianto (48), salah satu warga terdampak mengaku jika mereka sudah menempati lahan tersebut sejak puluhan tahun silam, sebelum PT KAI memberlakukan sistem sertifikat hak pakai.

"Sertifikat baru ada tahun 1996, sedangkan dari warga sudah menempati lahan ini jauh sebelum itu," ujar Yulianto, Jumat (15/1).

Ia heran karena pada September lalu PT KAI secara tiba-tiba mengklaim lahan tersebut, dan akan dimanfaatkan untuk perluasan lahan parkir Stasiun Solo Balapan. Sosialisasi dari PT KAI, lanjut dia, telah dilakukan.

"Sosialisasi hanya sekali, September lalu. Kemudian bulan Oktober PT KAI langsung melakukan pengukuran tanah," katanya.

Satu bulan kemudian, dikatakannya, ke-13 KK menerima sejumlah transfer uang misterius tanpa nama pengirim. Warga, kata dia, menerima sejumlah uang dengan nominal berbeda. Ada yang menerima Rp 8juta, Rp11 juta, dan yang tertinggi Rp85 juta.

"Jumlahnya tidak manusiawi. Bayangkan rumah yang kami bangun dan kita bayar PBB-nya hanya dihargai segitu," keluhnya.

Warga mengaku sudah mengadukan hal tersebut kepada Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Mereka mendapatkan jawaban, jika digusur, mereka harus mendapatkan ganti senilai harga rumah.

"Pak wali bilang, rumah harus dapat rumah," katanya.

Yulianto menyampaikan, warga yakin jika lahan yang mereka tempati bukan milik PT KAI melainkan milik Pemkot Solo. Karena dulunya lahan tersebut merupakan makam kampung.

"Kami yakin ini milik pemkot, karena dulunya makam. Setiap kelurahan dulu itu kan punya makam,” katanya.

Ia menambahkan, selama puluhan tahun tinggal, warga rutin membayar PBB pada Pemkot Solo. Semua warga, lanjut dia, sepakat untuk bertahan dan menunggu keputusan wali kota.

Mereka menyayangkan keputusan relokasi terkesan dipaksakan mengingat surat tembusan Walikota Solo ke Gubernur Jawa Tengah dan Pemerintah belum dibalas PT KAI.

"Kami menunggu keputusan terbaik, jika memang pahit kami mau pindah asalkan nominalnya sesuai," tandasnya.

Dikonfirmasi wartawan, Manajer Humas PT KAI DAOP 6 Yogyakarta, Supriyanto menyatakan jika lahan yang ditempati 13 KK itu milik PT KAI.

"Di area stasiun memang ada aset KAI yang akan digunakan untuk perluasan area parkir," jelasnya.

Sehingga, dikatakannya, PT KAI merasa berhak untuk menggunakan lahan tersebut. Menurut Supriyanto, perluasan parkir mendesak dilakukan, mengingat bertambahnya kegiatan operasional dan frekuensi perjalanan kereta api di stasiun Solo Balapan.

"Kami sudah melakukan sosialisasi kepada warga pada bulan September 2020. Kita juga mengganti biaya bongkar bangunan warga yang berada di aset KAI tersebut," paparnya.

Menurut dia, secara bertahap beberapa warga sudah mendapatkan penggantian biaya bongkar bangunan. Ia berharap rencana perluasan parkir di Stasiun Solo Balapan segera terealisasi.

"Kegiatan pembangunan ini memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat dan pemerintahan setempat," tutup dia.