Perkuat Karakter Bangsa, Ditjen Polpum Gelar Forum Perkokoh Persatuan Bangsa

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mengadakan forum pemantapan karakter dan wawasan kebangsaan. Acara tersebut mengambil tema 'Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa' di Hotel Grand Dian Kota Cirebon Kota Jawa Barat .

Sesditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Didi Sudiana dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar terlepas dari hal tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak luput dari permasalahan bangsa yang perlu dihadapi.

"Perlu disadari, bahwa pengaruh kehidupan global tidak sepenuhnya sesuai dengan tata nilai bangsa Indonesia. Bahkan secara perlahan namun pasti, masuknya nilai-nilai baru justru dapat memudarkan rasa kebangsaan," ujar Didi saat memberikan sambutan, Senin (27/5).

Menurut Didi, dunia saat ini diwarnai oleh persaingan keras serta berciri saling ketergantungan sangat tinggi menyangkut kepentingan-kepentingan ideologi bersifat transnasional, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Di sisi lain menurut data Indeks Ketahanan Nasional, dari tahun ketahun memang secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 pada posisi cukup tangguh, dari agregat 8 (delapan) Gatra Ketahanan Nasional yang meliputi, Letak Geografis, Penduduk, Sumber Kekayaan Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya serta Pertahanan dan Keamanan. Namun demikian ada 2 (dua) gatra yaitu Ideologi dan Sosial Budaya pada posisi kurang tangguh.

"Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab terhadap nasib bangsa saat ini dan di masa mendatang, sudah saatnya pemerintah dan semua pemangku kepentingan juga harus segera melakukan upaya nyata yang terorganisir, terencana secara sistematis dan terukur. Demi menanggulangi terkikis-habisnya rasa dan semangat kebangsaan dalam generasi bangsa Indonesia yang disebabkan oleh dampak negatif yang timbul dalam proses reformasi serta pengaruh negatif dari nilai-nilai global yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada," ujar Didi.

Menyikapi dinamika kebangsaan tersebut, menurut Didi ada 4 fokus kebijakan yang menjadi titik pokok kita bersama dalam menggalang kemajuan dan menguatkan kebangsaan. Yang pertama adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang cakupannya meliputi juga pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila.

"Termasuk tindak lanjutnya adalah pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 tahun 2012 yang saat ini kita optimalisasi bersama," ujarnya.

Kedua yang menjadi fokus adalah Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Ketiga adalah kebijakan yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini memberikan konsekuensi logis keterkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan optimalisasi pelaksanaan pemantapan ideologi Pancasila di daerah," ujarnya.

Keempat adalah Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. "Berkenaan dengan kebijakan ini Kemendagri akan segera melakukan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter," tutup didi .

Sementara itu Kasubdit Karakter dan Wawasan Kebangsaan Hartono menambahkan melalui forum ini di harapkan menjadi wadah pemantapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah terkait dan elemen masyarakat khususnya generasi muda serta bagi hadirin yang hadir semua dapat menularkan semangat wawasan kebangsaan kepada lingkungan sekitar masing.

(mdk/hhw)