Merdeka.com - Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur, akan mengaktifkan kembali empat pos imigrasi yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia.

"Kami akan merevitalisasi empat pos imigrasi yang ada di NTT, yang berbatasan dengan Timor Leste dan juga dengan Australia," kata Kepala Kanwil Kemenkumham NTT Marciana D. Jone di Kupang, NTT, Jumat (13/1).

Marciana mengaku telah membicarakan rencana revitalisasi empat PLBN itu saat bertemu Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi di Kupang, Jumat. Keempat pos imigrasi itu berada di Maritaing di Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Tengah, PLB Oepoli di Kabupaten Kupang, serta Kabupaten Rote Ndao.

Empat pos imigrasi itu diaktifkan kembali bukan hanya untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan pengawasan warga negara asing (WNA) melalui NTT.

"Juga meningkatkan fungsi pemantauan dan pengawasan untuk meminimalkan potensi kerawanan, seperti masuknya WNA tanpa prosedur yang benar atau tanpa membawa dokumen keimigrasian," tambahnya.

Selain itu, pos imigrasi itu juga untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi di wilayah NTT agar menunjang pengembangan pariwisata di daerah perbatasan negara.

Dalam pertemuan dengan Josef Nai Soi itu, Marciana menyampaikan upaya Kanwil Kemenkumham NTT memberlakukan pelayanan Visa on Arrival (VOA) di TPI Bandara El Tari Kupang.

Saat ini semua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berbatasan dengan Timor Leste di NTT telah menerapkan VOA karena banyaknya permintaan dari masyarakat kedua negara.

Pihaknya juga sedang mempersiapkan sejumlah kegiatan untuk memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-73 Tahun 2023 pada 27 Januari mendatang, di antaranya kunjungan ke panti sosial, donor darah, Imigrasi Gowes, serta tabur bunga.

"Untuk kegiatan donor darah yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 17 Januari, kami ingin menjalin kerja sama dengan PMI (Palang Merah Indonesia) Provinsi NTT," imbuhnya.

Sementara itu, Josef Nae Soi menilai pembukaan kembali pos imigrasi itu dapat memperkuat perekonomian, khususnya di daerah NTT dan Timor Leste.

Josef mengatakan Pemprov NTT siap membangun komunikasi lebih intens dengan Kemenkumham agar revitalisasi pos imigrasi di NTT dapat segera direalisasikan.

"Pasalnya, upaya ini dapat memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia, khususnya melalui NTT, dengan negara Republik Demokratik Timor Leste," ujarnya.

Pertemuan itu turut diikuti Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Christian Penna, Kepala Subbag HRBTI Dian L.R. Lenggu, Kepala Seksi Lalu lintas Keimigrasian Dody Cindur Mato, serta Kepala Seksi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Keimigrasian Fitra Izharry.