Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi membenarkan ada permintaan bantuan oleh Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi terkait pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut Republik Indoensia (Bakamla-RI). Pernyataan tersebut disampaikan Fayakhun saat menjadi saksi dalam sidang kasus suap pengadaan alat satelit monitoring pada Bakamla di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat dengan terdakwa Nofel Hasan.

"Dia minta bantuan Bakamla. Saya tolak. Dia sampaikan Bakamla perlu dikuatkan negara. Intinya minta dukungan Komisi I DPR. Namun saya tolak," ujar Fayakhun, Rabu (31/1).

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan awal mula kenal dengan Ali Fahmi. Saat itu dia dikenalkan oleh politisi PDIP sekaligus Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, TB Hasanuddin. Saat itu, Ali Fahmi memperkenalkan diri sebagai kader PDIP sekaligus tim ahli di Bakamla.

Ali meminta nomor kontak Fayakhun dalam perkenalan tersebut. Beberapa hari kemudian, Fayakhun menyebut Ali cukup agresif menghubunginya. Tujuannya agar Komisi I DPR mendukung proyek pengadaan di Bakamla.

"Pada saat dikenalkan TB Hasanudin dia perkenalkan diri, dia kader PDIP dia menjadi saya tidak tahu istilahnya tenaga ahli di Bakamla dia minta nomor telpon saya. Memang yang bersangkutan agresif ingin menghubungi saya," ujar Fayakhun.

Ketua DPD Golkar wilayah DKI Jakarta itu mengakui sempat melakukan pertemuan dengan Ali Fahmi. Intinya agar Komisi I DPR mendukung proyek Bakamla. Fayakhun menyarankan agar permintaan tersebut disampaikan dalam rapat atau forum formal.

"Saya inginkan hal tersebut disampaikan di forum formal," ujarnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2016 ada tujuh proyek pengadaan di Bakamla. Namun hanya tiga pengadaan saja yang disetujui yakni alat satelit monitoring, backbone monitoring (command center untuk integrasi semua data satelit), dan long range camera.

Untuk anggaran untuk proyek drone di Bakamla sebesar Rp 500 miliar, sementara anggaran untuk alat satelit monitoring sebesar Rp 400 miliar. Dikarenakan efisiensi, Kementerian Keuangan memangkas anggaran dua proyek tersebut. Untuk alat satelit monitoring yang awalnya Rp 500 miliar menjadi Rp 222 miliar, sementara anggaran untuk drone tidak bisa digunakan karena anggaran tersebut dibintangi oleh Ditjen Keuangan di Kemenkeu.

Guna membuka anggaran tersebut, Nofel Hasan selaku mantan Kabiro Perencanaan di Bakamla menerima 'uang kerja' agar tanda bintang di anggaran drone bisa dihilangkan. Akan tetapi hingga Nofel menjadi terdakwa, anggaran tersebut tidak bisa digunakan.

Dalam prosesnya, jaksa penuntut umum pada KPK mengungkap ada keterlibatan Fayakhun Andriadi dalam pembahasan tersebut. Fayakhun disebut menerima Rp 12 miliar dari proyek pengadaan alat satelit monitoring. Penerimaan tersebut dilakukan sebanyak 4 kali transfer.

Tidak hanya itu saja, PT Melati Technofo Indonesia selaku perusahaan pemenang tender proyek tersebut juga menggelontorkan uang sekitar USD 900 ribu kepada Fayakhun untuk keperluan Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) Golkar. Uang tersebut diminta Fayakhun agar ditransfer ke akun perbankan di luar negeri.

Selain itu, Fayakhun juga memberikan sebuah akun perusahaan sebagai realisasi komitmen fee dari proyek tersebut. Di antaranya Hangzhou Plastic co.ltd, Guangzhou Ruiqi Oxford, Cloth co, ltd, Omega Capital Aviation limited, JP Morgan International Bank limited, Brussels.