Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut tiga mantan pimpinan atau Wakil Ketua DPRD Tulungagung hukuman empat tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi pengesahan APBD dan APBD Perubahan. Ketiga pimpinan itu adalah Adib Makarim, Agus Budiarto dan Imam Kambali.

Sidang digelar secara terpisah dan dilakukan secara online di ruang sidang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo. Surat tuntutan itu dibacakan JPU dari KPK Andy Bernard, yang menilai ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b tentang tindak pidana korupsi.

"Dengan ini terdakwa atas nama Adib Makarim, Agus Budiarto dan Imam Kambali dituntut empat tahun penjara," ungkap Andy, Selasa (28/3).

Dalam tuntutan itu, ketiga terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti. Adib Makarim harus mengembalikan uang pengganti sebesar Rp284 juta. Jika tidak dibayarkan maka harta milik terdakwa akan disita sesuai dengan uang pengganti dan terdakwa akan menjalani hukuman pidana selama enam bulan kurungan.

Sedangkan Agus Budiarto harus membayar uang pengganti sebesar Rp349 juta, serta jika tidak dibayarkan akan menjalani hukuman pidana 1 tahun penjara. Sementara itu, Imam Kambali membayar uang pengganti sebesar Rp497.600.000, jika tidak dibayarkan akan menjalani pidana penjara selama 1,5 tahun penjara.

Dengan tuntutan itu, Hakim ketua Darwanto meminta ketiga terdakwa membacakan pembelaan pada Selasa (4/4) mendatang. "Terdakwa bisa membuat sendiri atau dibuatkan oleh penasihat hukumnya," ucapnya.

Usai sidang, Andy Bernard mengatakan ketiganya dituntut sama karena dalam fakta persidangan jaksa menilai ketiganya mendapatkan gratifikasi atau suap dalam pokok pikiran (Pokir) DPRD Tulungagung terkait pengesahan APBD dan APBD Perubahan Tulungagung.

"Saat dipersidangan ketiganya membantah namun saat pembuktian itu bukan gratifikasi Pokir yang mereka terima, namun terdakwa tidak bisa membuktikan," jelasnya.

Terdakwa Adib diketahui berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Imam dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan agus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Saat peristiwa itu terjadi pada 2015 lalu, ketiganya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Tulungagung.