Perjuangan Mewujudkan Pembangunan Jalan Puncak II Bogor

Kamis, 18 Maret 2021 20:04 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Perjuangan Mewujudkan Pembangunan Jalan Puncak II Bogor Anggota Komisi V DPR tinjau jalur puncak II. ©2021 Merdeka.com/Genantan Saputra

Merdeka.com - Realisasi pembangunan Jalan Poros Timur (PTT) atau Puncak II masih terus diperjuangkan Komisi V DPR RI dan Pemkab Kabupaten Bogor. Suntikan anggaran untuk pembangunan jalan itu tampaknya belum ada kejelasan diri pemerintah pusat.

Pemkab Bogor sudah menggunakan anggaran daerah senilai Rp 5 miliar untuk melakukan pembukaan sebagian jalur. Namun, anggaran itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan jalan tersebut yang ditaksir sekitar 1 triliun lebih.

Jalur Puncak II dibangun sepanjang 48,5 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur itu. Tujuannya, untuk mengurangi kepadatan kendaraan di Jalur Puncak Cisarua yang kerap terjadi di akhir pekan atau libur panjang.

Kondisi jalur Puncak II saat ini dipenuhi tanah merah lapang. Di antara jalurnya masih terbilang sulit untuk kendaraan melintas. Beberapa jalurnya dipenuhi tanah yang tidak beraturan.

Ban kendaraan juga bisa selip atau macet jika tanah menjadi basah. Sejumlah alat berat kini masih digunakan untuk mengeruk jalan dengan lebar sebesar 30 meter itu.

Hingga Kamis (18/3) hari ini, Komisi V DPR RI turun langsung meninjau pembangunan jalur alternatif tersebut. Komisi V berjanji agar pemerintah pusat bisa mengalokasikan anggaran untuk Puncak II.

Ketua Komisi V DPR RI, Mulyadi berulang kali mengingatkan pemerintah agar dapat mengucurkan bantuan untuk jalan Puncak II. Ia sempat rapat dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang katanya sudah berjanji soal Puncak II ini.

"Beliau juga janji waktu itu akan memperjuangkan jalur Puncak II, tapi pada saat APBN itu akan ketok palu saya lihat tidak ada juga," ujarnya saat rapat di Palm Hill terkait kunker ke jalur Puncak II, Bogor, Jawa Barat.

"Komisi V terus mendorong supaya cepat terealisasi anggaran untuk membantu atau membuka jalur puncak II agar bisa terwujud," tambah dia.

Selain itu, Pimpinan Banggar DPR RI juga sudah berjanji untuk merealisasikan anggaran untuk Puncak II. Mulyadi menegaskan, Puncak II bukan hanya untuk kepentingan Bogor dan Cianjur. Tetapi adalah masalah nasional. Menurutnya, Puncak II bukan cuma masalah konektivitas ataupun jalur destinasi wisata baru.

"Tapi gemerlap puncak, itu kebetulan dapil saya pak, kita miris pak, dibalik gemerlap puncak, itu desa tertinggalnya banyak pak, daerah daerah tertinggal karena akses dan seterusnya. Mereka tidak bisa mendapatkan harga yang signifikan karena jalur distribusinya sangat jauh," tegasnya.

"Ini masalah Kabupaten Bogor yang penduduknya hampir 6 juta, kita warga Kabupaten Bogor tersiksa kalau Sabtu Minggu, bahkan sebagai pusat pijakan pandemi karena rombongan wisatawan masuk ke puncak, Ibu bupati (Bogor) Pak bupati (Cianjur) kerepotan," tuturnya.

Politikus Gerindra ini meminta kejelasan komprehensif oleh Kementerian PUPR soal penyebab Puncak II terbilang sulit terealisasi dan apa dinamikanya di lapangan. Dia berpesan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan apa kendala dari Puncak II.

Menurutnya, bukan masalah jika pemerintah pusat mempersoalkan investor properti tertentu yang mendapat keuntungan dari Puncak II. Menurutnya, semua demi kebaikan masyarakat yang juga mendapat keuntungan dari jalur ini.

Mulyadi meminta negara tidak gagap dan ragu. Bahkan, jangan hanya bersikap seremonial belaka tetapi anggaran untuk Puncak II tidak terealisasi.

Sekedar informasi, jalur Puncak 2 memang membelah Palm Hill Golf Sentul, pemiliknya merupakan Tommy Soeharto.

"Pak Menteri (PUPR) mohon maaf dalam tanda petik "mendapatkan Informasi yang kurang pas" misalnya, misalnya saya dengar ya kalau Puncak II hanya menguntungkan investor gakpapa pak, yang lebih diuntungkan masyarakat juga pak," ujarnya.

"Karena di balik gemerlap puncak saya yakin banyak masyarakat tertinggal, tinggal bagaimana para pengusaha pengusaha yang mendapatkan "hadiah" dari pembangunan proyek ini ajak bicara," jelasnya.

Sementara, Bupati Bogor Ade Yasin berharap kepada pemerintah pusat maupun daerah Jawa Barat bisa menyuntikkan anggaran untuk jalur puncak II. Ia prihatin pembuatan jalur ini belum serius diperjuangkan pemerintah.

Dia mengakui untuk pembangunan Puncak II membutuhkan anggaran besar. Dana tersebut tidak cukup jika dialokasikan dari APBD Kabupaten Bogor.

"Maka kami berharap ada intervensi anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan Puncak II. Alhamdulillah sekarang dengan dorongan teman-teman Komisi V DPR RI, mereka janji mau memperjuangkan anggarannya," kata Ade Yasin usai menerima Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI.

Menurutnya, keberadaan Jalur Puncak II bisa mengurangi kemacetan di Jalan Raya Puncak hingga 50 persen. Karena, kemacetan Puncak tidak hanya disebabkan wisatawan yang berkunjung, tapi juga yang ingin menuju Cianjur hingga Bandung.

Selain itu, Puncak II bisa memecah konsentrasi kegiatan ekonomi yang masih terpusat di tengah. Seperti Kecamatan Babakanmadang dan Citeureup yang memiliki sektor penggerak ekonomi utama di sektor industri, konstruksi, perdagangan dan jasa.

Sementara, kecamatan lainnya yang dilintasi Puncak II, seperti Kecamatan Sukamakmur dan Tanjungsari, penggerak ekonominya berkutat pada sektor pertanian. Namun, mereka kesulitan dalam melakukan distribusi selama karena minimnya aksesibilitas.

"Jalur ini juga menghubungkan Bogor, Cianjur, Bekasi dan Karawang. Dengan Puncak II, diharapkan jarak tempuh dari dan ke Bogor atau Cianjur bisa lebih efisien hingga 16 persen," jelas politisi Demokrat itu. [bal]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini