Merdeka.com - Sejumlah mahasiswa dan aktivis menggelar demonstrasi menolak RUU Pertanahan dan memperingati Hari Tani Nasional, Selasa (24/9). Aksi ratusan mahasiswa ini dilakukan dengan berjalan kaki dari Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga Titik Nol Kilometer.

Aksi demonstrasi ini sempat berhenti di depan DPRD DIY yang berada di Jalan Malioboro. Para peserta aksi sempat menyampaikan tuntutannya di DPRD DIY.

Koordinator Umum (Kordum), Muhammad Sahran mengatakan di rezim Jokowi-JK marak terjadi kekerasan dengan latar belakang agraria. Konflik agraria ini dinilai Sahran marak terjadi karena konflik kepentingan antara pemodal dengan petani.

"Pada tahun 2014 tercatat terjadi 472 kasus kekerasan, tahun 2015 terjadi 252 kasus, 2016 terjadi 450 konflik, lalu pada tahun 2017 terjadi 659 konflik agraria," ujar Sahran.

Sahran menerangkan di tahun 2018 dari catatan KPA telah terjadi 410 konflik agraria. Konflik agraria tahun 2018, sambung Sahran berdampak pada 87.568 KK di Indonesia.

"Selama rezim ini berkuasa (Jokowi-JK), konflik agraria terus terjadi dengan mengorbankan rakyat. Atas nama kepentingan publik, rakyat digusur dan disingkirkan dari tanah-tanah mereka. Atas nama kepentingan investasi, lahan-lahan produktif diubah menjadi bandara dan pabrik," tegas Sahran.

Dalam aksi ini, ada 22 tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa. Tuntutan itu adalah:

1. Kembalikan militer ke barak

2. Nasionalisasi aset-aset asing di bawah kontrol rakyat

3. Hentikan perampasan tanah rakyat

4. Laksanakan land reform

5. Laksanakan reforma agraria berdasarkan semangat UUPA No 5 Tahun 1960

6. Hentikan kriminalisasi gerakan rakyat

7. Tolak paket revisi UU pembungkaman demokrasi pro investasi dan penindas rakyat (RUU KUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan)

8. Cabut UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum

9. Cabut Perpres No 32 tahun 2011 tentang MP3EI

10. Tolak kebijakan SG/PAG

11. Menuntut transparansi data pemerintah

12. Bebaskan aktivis pro demokrasi

13. Selesaikan konflik agraria

14. Wujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan

15. Tolak perdagangan pasar bebas

16. Berikan akses pasar langsung ke petani lokal

17. Cabut UU PMA tahun 1967

18. Cabut UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan

19. Wujudkan pendidikan ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan

20. Daulat petani!

21. Tuntaskan asap di Sumatera, Kalimantan dan seluruh wilayah Indonesia

22. Hentikan diskriminasi berbasis gender dalam berbagai sektor.