Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Peringati Hari Ibu, Politikus Perempuan PDIP Surabaya Bicara Soal Gender dan Karir

Peringati Hari Ibu, Politikus Perempuan PDIP Surabaya Bicara Soal Gender dan Karir PDIP. ©2020 Merdeka.com/yopi makdori

Merdeka.com - Politikus perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong semua stakeholder agar peringatan Hari Ibu pada 22 Desember, menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan properempuan. Negara pun dituntut harus terus hadir untuk memastikan agar setiap kebijakannya tidak bias Gender.

"Kita harus terus mendorong dan memastikan, tidak ada lagi diskriminasi pada kaum perempuan. Negara harus terus hadir memastikan semua kebijakannya tidak bias Gender," ujar Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya, Dyah Katarina, Selasa (22/12).

Anggota DPRD Surabaya itu mengatakan, saat ini sudah semakin banyak kaum perempuan yang berkiprah di sektor publik, mulai dari dunia pemerintahan, bisnis, pendidikan, hingga politik. Ia pun menyebut agar tren semacam ini terus dijaga dan bahkan ditingkatkan.

"Tentu tren ini harus dijaga dan ditingkatkan. Kaum perempuan harus semakin banyak mengisi karir di ruang-ruang publik," katanya.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua PDIP Surabaya Khusnul Khotimah. Ia menyatakan, selama ini telah banyak kebijakan Pemkot Surabaya di era Wali Kota Bambang DH hingga Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana yang sukses mengarusutamakan kaum perempuan. Kebijakan itu pun akan terus didorongnya di era kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armudji ke depan.

"Gender mainstreaming, termasuk dalam penyusunan APBD, harus menjadi landasan dalam politik kebijakan Eri Cahyadi-Armudji. Beliau berdua yang merupakan kader PDI Perjuangan pasti sangat memahami hal tersebut," ujar Khusnul yang juga ketua Komisi D DPRD Surabaya ini.

Sementara itu, Wakil Ketua PDIP Surabaya lainnya Siti Maryam menambahkan, kaum perempuan di Surabaya telah tumbuh menjadi kaum terdidik, kompeten, dan layak mengisi ruang-ruang publik.

"Apa yang telah dicapai Ibu Megawati Soekarnoputri, Ibu Puan Maharani, dan Ibu Tri Rismaharini menunjukkan, perempuan bisa menjadi pemimpin tangguh di ruang publik. Banyak capaian lain tokoh-tokoh perempuan, yang menunjukkan peran sejajar kaum ibu dan kaum laki-laki di ruang publik," ujarnya.

Maryam juga mengapresiasi kini semakin banyak kaum perempuan yang sukses berkiprah di dunia kewirausahaan, terutama UMKM. Kaum perempuan penggerak UMKM di kampung-kampung telah menjadi penyelamat ekonomi rakyat di tengah pandemi.

Terpisah, anggota DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi PDI P, Agatha Retnosari menambahkan, Hari Ibu dilandasi kesadaran sejarah tentang peran perempuan di ranah publik yang sudah mengemuka sejak era perjuangan kemerdekaan. Hari Ibu diperingati menandai dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia pada 22-25 Desember 1928.

"Ketika itu, para aktivis dan pejuang perempuan dari Jawa hingga Sumatera berkumpul. Kesadaran tentang nasionalisme Indonesia terbentuk, dan tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan peran perempuan di ruang publik semakin mengemuka," jelasnya.

Hal itu menunjukkan kaum perempuan punya peran signifikan dalam perjuangan kemerdekaan. Presiden Soekarno kemudian melalui melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959 menetapkan bahwa 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional hingga saat ini.

"Kontribusi perempuan dalam perjuangan di ranah publik, khususnya di sektor politik, terus tumbuh hingga saat ini," jelas Agatha.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kabar Duka Cita, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting Meninggal Dunia Usai Pingsan di Ruangan Kerja

Kabar Duka Cita, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting Meninggal Dunia Usai Pingsan di Ruangan Kerja

Baskami Ginting lahir 14 Desember 1959 adalah seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: Pemberian Pangkat Jenderal Bertentangan dengan Fakta Demokrasi

Sekjen PDIP: Pemberian Pangkat Jenderal Bertentangan dengan Fakta Demokrasi

Hasto mengingatkan masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.

Baca Selengkapnya
Peluang Menteri PDIP Mundur, Hasto: Gampang, Lihat Dinamika

Peluang Menteri PDIP Mundur, Hasto: Gampang, Lihat Dinamika

PDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Senyum Lebar Maruarar Sirait Dampingi Prabowo Setelah 3 Hari Keluar dari PDIP

Senyum Lebar Maruarar Sirait Dampingi Prabowo Setelah 3 Hari Keluar dari PDIP

Pria yang akrab disapa Ara itu terlihat mengenakan pakaian berwarna putih, sama seperti Prabowo.

Baca Selengkapnya
Ganjar Sentil Maruarar Sirait: Atas Dasar Apa Pindah, Ideologi atau Pragamatis?

Ganjar Sentil Maruarar Sirait: Atas Dasar Apa Pindah, Ideologi atau Pragamatis?

Ganjar pede hengkangnya ratusan anggota organisasi sayap PDIP pasca Ara mundur tidak berpengaruh terhadap suaranya di Jabar.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Ditanya Maruarar Sirait Keluar PDIP: Terima Kasih

Respons Puan Maharani Ditanya Maruarar Sirait Keluar PDIP: Terima Kasih

Langkah politik ini diakui Maruarar Sirait mengikuti Joko Widodo

Baca Selengkapnya
PDIP Tanggapi Sindiran Prabowo 'Ndasmu Etik' ke Anies: Tak Ada Gunanya Debat jika Tanpa Etika!

PDIP Tanggapi Sindiran Prabowo 'Ndasmu Etik' ke Anies: Tak Ada Gunanya Debat jika Tanpa Etika!

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan ‘Ndasmu etik’ yang dilontarkan Prabowo Subianto usai debat capres dalam Rakornas Gerindra.

Baca Selengkapnya
PDIP Sindir Prabowo Enggan Bersalaman dengan Anies: Seorang Pemimpin Tak Boleh Emosional

PDIP Sindir Prabowo Enggan Bersalaman dengan Anies: Seorang Pemimpin Tak Boleh Emosional

PDIP menilai sebagai Menhan seharusnya Prabowo menampilkan sisi baik untuk membangun sebuah karakter bangsa.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.

Baca Selengkapnya