Periksa Eks Dirut Sarana Jaya, KPK Usut Soal Negosiasi Pengadaan Tanah di Munjul
Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengungkap hasil pemeriksaan terhadap Eks Dirut PD Sarana Jaya Yoory Corneles yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.
"Yang bersangkutan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan proses pengadaan tanah di wilayah Munjul, Cipayung, Jakarta Timur," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (9/4/2021).
Ali menambahkan, penyidik KPK juga mencari tahu terkait kesepakatan khusus proses pengadaan negosiasi dilakukan oleh Yorry. Sebab menurut Ali, terindikasi kuat ada pihak lain dalam kasus ini.
"Jadi kami konfirmasi kepada yang bersangkutan terkait adanya dugaan kesepakatan khusus dalam proses negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait perkara ini," jelas Ali.
Diketahui, sudah ada tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Selain Yoory, dua nama tersangka lainnya belum diungkap oleh KPK atas alasan penyidikan.
"Sudah ditetapkan ada tiga ya, tapi saya bocorin sedikit saja (Yorry)," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa 6 April 2021.
Sebagai informasi, KPK juga menetapkan PT. Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Menurut KPK, perkara ini merugikan keuangan negara diduga hingga Rp 100 miliar.
Dugaan kerugian negara ini terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaSebelum diciduk polisi, kedua tersangka saat itu masih mencari pembeli dengan harga tertinggi
Baca SelengkapnyaKejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Padahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaIa dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Januari dan 20 Februari 2024
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaKetua majelis hakim Budiman Sitorus menunda sidang pekan depan dengan agenda keterangan saksi
Baca SelengkapnyaAli menjelaskan keputusan penerbitan sprindik baru dalam penanganan kasus korupsi ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaAhmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Baca Selengkapnya