Pergantian kapolri jadi polemik karena libatkan lembaga politik
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akan memasuki usia pensiun bulan Juli mendatang. Kini, pemerintah pun tengah menyiapkan sosok pengganti Trunojoyo 1 tersebut.
Sejumlah kemungkinan pun bergulir, mulai dari isu perpanjangan masa tugas Badrodin, hingga beberapa nama yang digadang-gadang bakal menjadi Tribrata 1 itu, seperti Komjen Budi Waseso, Komjen Budi Gunawan hingga Komjen Tito Karnavian.
Namun, Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), Fadli Nasution menyatakan, pergantian kapolri menjadi polemik. Pasalnya perlu ada persetujuan DPR terkait dengan pemilihan kapolri.
"Soal pergantian kapolri menjadi polemik karena melibatkan lembaga politik. Sekarang presiden menyampaikan ke DPR untuk dapat persetujuan. Ini jadi persoalan politik," ujarnya di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6).
Hal tersebut menurutnya, berbeda semasa era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di mana saat itu, ada keterlibatan KPK dan PPATK untuk melihat track record para calon.
"Sekarang berbeda dengan jaman SBY, kalau dulu yang menjadi calon kapolri KPK dan PPATK dilibatkan dalam pemilihan kapolri. Baru ke Wanjakti dan Kompolnas baru ke presiden yang memutuskan itu semua," katanya.
Menurut Fadli, jika hanya melibatkan internal kepolisian dan presiden, maka pemilihan kapolri tidak akan menjadi sesuatu yang rumit. Sebab, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) tinggal melakukan pembahasan mengenai calon kapolri.
"Dihitung berapa lama lagi nanti pensiun. Mereka memenuhi syarat, maka diajukan sebagai kapolri," ujarnya.
Seperti diketahui, ada lima nama yang menjadi calon kuat kapolri. Mereka sering muncul di Istana Negara, mereka adalah Wakapolri Komjen Budi Gunawan, Kepala BNN Komjen Budi Waseso, Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian, Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno, dan Kalemdikpol Komjen Syafruddin.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaKapolri Ingatkan Masyarakat Berbeda Pilihan Politik Biasa, Asal Tak Fanatik untuk Hindari Konflik
Rasa fanatik itu harus dicegah dengan edukasi, agar mencegah terjadinya konflik.
Baca SelengkapnyaTKN Soal Pernyataan Kapolri Teruskan Estafet Kepemimpinan: Bukan Berarti Berpihak, Tak Perlu Ditafsirkan Jauh
Pernyataan Kapolri soal estafet kepemimpinan tak perlu ditafsirkan lebih jauh
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Unggahan Unik Kapolri Sigit di Media Sosial Ucapkan Harlah ke-101 NU, Ada Warga Konoha Bersarung
Melalui akun media sosialnya, Kapolri menyebut NU menjadi salah satu pilar bangsa dalam mengisi kemerdekaan
Baca SelengkapnyaKapolri Komitmen Dukung dan Amankan Pembangunan IKN: Kita Harap Mengubah Paradigma Jawasentris
Eks Kabareskim Polri ini berharap agar semuanya dapat berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaKapolri dan Gubernur DIY Gelorakan Pemilu 2024 Damai
Pemilu bukan hanya olah politik, melainkan sebagai olah budaya dalam meningkatkan mutu di masyarakat.
Baca SelengkapnyaKlarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.
Baca SelengkapnyaKapolri Klaim Perayaan Tahun Baru di Indonesia Berjalan Aman dan Lancar
Kapolri Klaim Perayaan Tahun Baru di Indonesia Berjalan Aman dan Lancar
Baca Selengkapnya