Perempuan di Tempat Pengungsian Rentan Pelecehan Seksual

Rabu, 30 Maret 2005 20:35 Sumber :
Perempuan di Tempat Pengungsian Rentan Pelecehan Seksual
Kapanlagi.com

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Pengungsi yang tinggal di tempat pengungsian, terutama kaum perempuan, sangat rentan terhadap kemungkinan terjadinya tindakan pelecehan seksual baik ringan maupun berat, seperti pemerkosaan.

Menurut dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniri Darussalam, Banda Aceh, dra. Raihan Putri, M.Pd, di Banda Aceh, Rabu, hal itu terjadi karena di tempat pengungsian tidak ada pemisahan tempat tinggal yang jelas antara pengungsi lelaki dan perempuan.

"Pencampuran itu sangat rentan menimbulkan konflik, meski penghuni yang tinggal dalam satu barak mungkin masih memiliki hubungan keluarga, seperti adik ipar atau sepupu jauh," kata Raihan di Kantor Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ia menghimbau agar pemerintah, pemuka agama dan seluruh masyarakat benar-benar mengawasi dan mencari jalan keluar untuk, setidaknya, meminimalisir kemungkinan terjadinya kedua masalah tersebut.

"Baru-baru ini ada tim yang dikirimkan pemerintah pusat ke Aceh khusus untuk menyelidiki isu pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat pengungsian yang semakin santer terdengar," kata dosen yang juga penasehat Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi NAD itu.

Meski demikian, ia menyatakan Biro Pemberdayaan Perempuan sampai saat ini belum memiliki data pasti mengenai jumlah tindakan pelecehan seksual yang terjadi dan mengakui sangat sulit untuk bisa mengawasi seluruh tempat pengungsian yang ada di NAD.

Selain itu, hal lain yang menjadi kekhawatirannya adalah semakin maraknya pergaulan bebas antara remaja putri dan putra yang tinggal di barak pengungsian. Ia mengaku melihat sendiri terjadinya pergaulan bebas tersebut karena tempat tinggalnya dekat dengan sebuah barak pengungsian.

Keadaan darurat selepas bencana alam gempa bumi dan tsunami di NAD, menurut dia, menyebabkan penegakan Syariat Islam di provinsi itu seolah terlupakan.

"Padahal kita punya kanon `Khalwat` yang sudah disahkan, yang mengatur tentang hubungan antara lelaki dan perempuan, serta memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya" ujarnya.

Meski keadaan di Serambi Mekah masih serba darurat, ia menyatakan, pemerintah seharusnya tidak melupakan begitu saja pemberlakuan Syariat Islam.

"Memang kanon Khalwat tidak bisa serta-merta diberlakukan, namun pemerintah bisa melakukan sosialisasi terlebih dahulu," kata Raihan.

Untuk ke depan, ia mengharapkan agar pemerintah provinsi dapat mengatur dengan baik pembagian antara tempat pengungsi laki-laki dan perempuan, khususnya mereka yang belum berkeluarga.

"Saat ini pengungsi mulai dipindahkan ke tempat hunian sementara. Belajar dari pengalaman lalu, pemerintah seharusnya bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya pelecehan seksual dan pergaulan bebas dengan mengatur penempatan yang lebih baik," kata Raihan. (*/lpk)

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini