Perangkat Desa Minta Kepastian Status dan Gaji, Ini Respons DPR

Rabu, 25 Januari 2023 15:20 Reporter : Alma Fikhasari
Perangkat Desa Minta Kepastian Status dan Gaji, Ini Respons DPR Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia di DPR. ©2023 Merdeka.com

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima 70 perwakilan Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Dalam pertemuan itu, PPDI menyampaikan tiga tuntutan.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Herman Khaeron mengatakan, semua tuntutan yang disampaikan PPDI sangat masuk akal. Saat menerima PPDI, Herman Khaeron didampingi Anggota Baleg Ibnu Multazam dan Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mohammad Toha.

"Hari ini kami menerima utusan dari para tamu dari PPDI seluruh Indonesia hadir, sekitar 45.000 yang hadir. Dan Ketua PPDI Tahril bersama seluruh pengurusnya tadi kami terima," kata Herman Khaeron di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).

"Fraksi PKB sepakat juga karena poin-poinnya itu sangat rasional, poin itu sangat masuk akal, dan tentu sebagai wakil rakyat kami mendukung," sambungnya.

Selain itu, dia menilai, tuntutan yang disampaikan PPDI harus di perjuangan oleh DPR. Herman Khaeron berjanji akan merumuskan permintaan PPDI bersama pemerintah.

“Tinggal kami nanti perjuangkan di dalam prioritas 2023 dan selanjutnya klausul-klausul yang menjadi tuntutan itu akan kita rumuskan bersama DPR dan pemerintah," tegas Herman.

2 dari 2 halaman

Tiga Tuntutan PPDI

Ketua Umum Pengurus Pusat PPDI Moh Tahril mengungkap tiga tuntutan organisasinya. Pertama meminta kejelasan status perangkat desa.

"Kita memohon kepada pemangku kebijakan untuk memberikan kejelasan atas kepegawaian perangkat desa," kata Moh Tahril.

Kedua, meminta perlindungan terhadap nasib perangkat desa. Dia mengungkap maraknya pemberhentian nonprosedural oleh oknum kepala desa kepada perangkat desa.

"Makanya kami mohon agar kami terlindungi," tuturnya.

Terakhir soal kesejahteraan perangkat desa, termasuk mengenai kepastian gaji. “Kepastian terhadap penggajian, juga masih molor, ada yang tiga bulan, enam bulan, bahkan ada yang 1 tahun belum gajian, yang di Nias," ucapnya.

"Jadi dimohon nanti legislatif dalam hal ini komisi II konsultasi dengan eksekutif dalam hal ini Mendes dan Mendagri untuk memberikan kepastian itu," sambungnya.

Baca juga:
Mendes: Masa Jabatan Kades 9 Tahun Untungkan Warga
Selain Masa Jabatan, Cak Imin Dorong Jaminan Sosial Memadai untuk Perangkat Desa
Korupsi Dana APBDes, Kades di Lumajang Ditahan Kejaksaan
Mendes PDTT Jelaskan Penggunaan Dana Desa untuk Kepala Desa: 3 Persen Dibagi 12 Bulan
Misbakhun Ingatkan Kades soal Kelola Dana Desa: Amanah Biar Tak Jadi Masalah
Eks Kades Korupsi Dana Desa Buat Beli Mobil dan Nyalon

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini