Merdeka.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah melaksanakan tahap I berkas perkara kasus dugaan penyelewengan dana bantuan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa pelimpahan berkas itu sebagaimana tertuang dalam BP/88/VIII/ RES.1.24./2022/Dittipideksus, tanggal 15 Agustus 2022.

"Dengan tersangka an. A, IK, HH dan NIA , terkait LP Nomor: 0364 ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)," kata Ramadhan dalam keterangannya, Selasa (16/8).

Dalam perkara ini, Ramadhan membeberkan peran Mantan Presiden ACT, Ahyudin selaku pendiri yayasan kemanusian tersebut ternyata menjadi pihak yang berperan dalam beberapa kebijakan.

"Membuat kebijakan pemotongan donasi yang diterima oleh yayasan untuk pembayaran gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya," kata dia.

Lalu, Ahyudin juga disebut menerima gaji sebagai Pendiri, Ketua Pengurus dan Pembina Yayasan ACT; termasuk dalam kebijakan terkait kasus dalam dana bantuan dari pihak Boeing untuk korban kecelakaan Lion Air JT-610.

"Membuat kebijakan untuk menggunakan dana yang diterima dari Boeing untuk kepentingan di luar program Boeing," tuturnya.

Sementara, Ibnu Khajar selaku Presiden ACT yang telah bekerja sejak April 2019 sampai sekarang, memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dewan pembina, yakni Ahyudin.

"Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh A sebagai Pembina Yayasan termasuk kebijakan pemotongan dana donasi yang diterima yayasan ACT sebesar 20-30%," tuturnya.

"Melaksanakan kebijakan menggunakan dana dari Boeing untuk kepentingan diluar program Boeing. Dan Menerima kekayaan Yayasan dari hasil pemotongan donasi yang melebihi 10%," tambah dia.

Kemudian untuk dua tersangka lainnya yakni, Ketua pengawas ACT pada 2019-2022, Heryana Hermai bertugas mengelola keuangan yayasan, sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan Ahyudin.

"Melaksanakan kebijakan A untuk melakukan pemotongan donasi yang diterima yayasan termasuk penggunaan dana dari Boeing untuk kepentingan di luar program Boeing. Menerima gaji sebagai Pembina Yayasan Aksi Cepat Tanggap," kata Ramadhan.

Sementara anggota pembina dan Ketua Yayasan ACT, Novariadi Imam Akbari juga turut menerima gaji sebagai Pembina dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan melaksanakan tugas yang menjadi kebijakan dewan pembina.

"Melaksanakan kebijakan A untuk menggunakan dana dari Boeing untuk kepentingan diluar program Boeing. Menetapkan kebijakan untuk melakukan pemotongan donasi yang diterima yayasan pada tahun 2022 sebesar 20-30%," terangnya.

Sekedar informasi jika dalam kasus ini telah ditemukan sebanyak Rp107,3miliar dana yang diselewengkan ACT, tersebut bertambah dua kali lipat dari semula Rp68 miliar. Dana itu bersumber dari bantuan Boeing dengan total Rp138 miliar.

Sementara untuk empat tersangka yaitu, Mantan Presiden ACT, Ahyudin; Presiden ACT, Ibnu Khajar; Ketua pengawas ACT pada 2019-2022, Heryana Hermai; serta anggota pembina dan Ketua Yayasan ACT, Novariadi Imam Akbari. Mereka dijerat pasal berlapis dari penyelewengan dana hingga pencucian uang dengan ancaman maksimal 20 tahun bui.

"Ancaman penjara untuk TPPU 20 tahun, dan penggelapan 4 tahun," ujar Wadir Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf, saat jumpa pers.

Hukuman itu sebagaimana pasal tindak pidana penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan/atau tindak pidana yayasan dan/atau pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, pasal 374 KUHP, pasal 45 A ayat 1 juncto pasal 28 ayat 1 UU No. 19/2016 tentang perubahan UU No. 11/2008 tentang ITE.

Selanjutnya, pasal 70 ayat 1 dan 2 juncto pasal 5 UU No. 16/2001 sebagaimana telah diubah UU No. 28/2004 tentang perubahan atas UU No. 16/2001 tentang Yayasan. Berikutnya, pasal 3, pasal 4, dan pasal 6 UU No. 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta yang terakhir pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP.