Merdeka.com - Perjuangan. Rasanya kata itu tepat untuk menggambarkan pegawai pajak yang melakukan sosialisasi di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Demi tugas, mereka harus melewati berbagai rintangan.

Yusman Primadyanto, salah satu pegawai yang mendapat tugas itu. Yusman sudah tiga tahun bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sintang, Kalimantan Barat, sebagai pelaksana ekstensifikasi.

Pada Rabu (22/5), dia mendapat tugas untuk melakukan penyuluhan pajak di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Memang ini bukanlah perjalanan pertama bagi pria asal Mojokerto itu. Namun, hal sama yang harus dirasakan adalah beratnya medan dengan kondisi infrastruktur jalan yang rusak.

Untuk sampai Badau, jarak yang harus ditempuh sekitar 400 kilometer, sekitar 13 jam dengan jalur darat dari Pontianak. Jangan bayangkan jalan itu seperti Tol Dalam Kota atau Tol JORR.

Jalan berbatu, berlubang bak kubangan dan berkelok adalah menu sepanjang perjalanan. Memang ada juga jalan beraspal, tapi itu jarang sekali ditemui. Jika ada, anggaplah itu bonus.

Dari Sintang, Yusman sendiri mengemudikan mobil. Sungguh tak terbayang, stamina sudah tersedot duluan sebelum melakukan penyuluhan.

Laju kendaraan mulai mengalami hambatan saat masuk di Desa Parang. Sepanjang kurang lebih 70 kilometer, jalan benar-benar rusak. Banting setir ke kanan, kiri, harus dilakukan untuk menghindari lubang dan bebatuan. Perut benar-benar terkocok. Jika tak tahan, mungkin bisa muntah.

Hanya pemandangan yang menjadi hiburan. Meski itu sangat sedikit, karena di sisi kiri dan kanan jalan masih didominasi oleh hutan. Namun, ada juga rumah warga, tapi bisa dihitung dengan jari.

Setelah melewati Simpang Sejiram, jalan sedikit membaik. Perlahan, Yusman mulai bisa menambah kecepatan kendaraannya. Dia juga berpacu dengan waktu, karena harus menjemput dua pegawai pajak di Putussibau.

"Sekarang sudah mendingan, kalau dulu pertama kali saya ke Badau, jalannya parah sekali," kata pria lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 2009 itu.

Setelah menempuh perjalanan 8 jam, Yusman tiba di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Putussibau. Tentu wajah, dan penampilannya sudah tak seapik saat berangkat tadi.

Di kantor itu, Yusman menjemput Kepala KP2KP Putussibau Wagimin dan Pelaksana Rian Abdi Subhan. Selanjutnya, mereka bertiga yang akan memberikan penyuluhan kepada warga Badau. Perjalanan kembali dilanjutkan. Hanya berbeda kecamatan, Putussibau-Badau ditempuh 5-6 jam. Jarak itu seperti Jakarta-Bandung, kemudian kembali lagi. Cukup melelahkan.

Ternyata kondisi jalan menuju Badau tak lebih baik dari ketika menuju Putussibau. Sepanjang perjalanan, mobil harus melewati jembatan yang terbuat dari kayu beberapa kali.

Ujian pertama tiba saat melewati jembatan di desa Tamau. Rupanya jembatan itu sempat rusak karena dilintasi kendaraan berat. Kini, kemudi berada di bawah kendali Rian.

Terlihat sedikit cemas, Rian mencoba tenang melewati jembatan. Ternyata tidak berjalan mulus. Roda mobil selip. Setelah didorong oleh beberapa orang mobil itu akhirnya bisa melintas. Lega rasanya.

Hanya berjarak 5 kilometer, rintangan ternyata semakin berat. Kali ini, mobil 'dipaksa' melewati jembatan sepanjang sekitar 40 meter yang kayu-kayunya sudah jebol.

Perlahan, roda mobil diletakkan di atas kayu. Ini benar-benar harus hati-hati, karena kayu cuma bisa menyanggah ban kiri dan kanan mobil. Sedikit saja tergelincir, mobil akan nyemplung ke sungai.

Setelah melewati berbagai 'ujian', para pegawai pajak akhirnya sampai di Kecamatan Badau. Di sana sudah menunggu camat dan warga yang sengaja datang untuk mengikuti penyuluhan.

Yusman menjelaskan arti pajak, sistem perpajakan dan siapa saja yang wajib membayar pajak. Selain itu, pria yang sempat PKL di KPP Pratama Bantul, Yogyakarta ini juga menjelaskan cara membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Semua layanan diberikan secara gratis," kata Yusman di hadapan sekitar 30-an warga.

Yusman juga mengingatkan agar warga tidak mudah tertipu dengan modus penipuan yang mengaku sebagai orang pajak. Biasanya, kata Yusman, mereka akan meminta imbalan untuk mengurus NPWP.

"Jika ada yang datang ke ibu dan bapak bantu urus NPWP, tanpa mengenalkan identitas lebih baik jangan diterima, apalagi tidak gratis. Silakan dilaporkan, akan ditindaklanjuti," katanya.

Penyuluhan ini rupanya mengusik rasa keingintahuan warga. Begitu diberi kesempatan, mereka berebut mengacungkan tangan. Ada yang bertanya, ada pula yang sekadar memberi masukan.

Jonathan, Kepala Desa Badau mengaku masih bingung sebagai warga negara pajak apa yang harus dibayarkan. Dia juga bertanya soal Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Lain lagi dengan Balay, PNS di Kecamatan Badau itu mengeluhkan jarak tempuh yang jauh untuk membayar pajak. Dia berharap ada kerja sama antara pajak dengan bank di Badau.

"Akomodasi lebih mahal dari pada PPh. Baiknya bisa disetorkan di BRI dan BPD Kalbar di Badau," kata Balay yang mengaku sudah tiga kali bayar pajak ke Putussibau.

Hampir kurang lebih dua jam dialog berlangsung. Di penghujung pertemuan, para pegawai pajak memenuhi permintaan para warga agar memberikan nomor telepon pribadi. Sebabnya, sering kali warga menghubungi KP2KP Putussibau, tapi tak direspons.

"Kita kasih nomor telepon, pin BB. Jadi, kapan saja bapak dan ibu perlu silakan hubungi kami," kata Rian.

Pertemuan hari itu berakhir. Warga terlihat senang karena mendapat pengetahuan tentang pajak. Sudah barang tentu hal itu langka bagi mereka karena masih minimnya sarana informasi di pedalaman.

Bagi pegawai pajak, tugas hari itu belum lah usai. Mereka masih memiliki tanggung jawab untuk terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.

Menjalankan semua ini tentu berbeda dengan mereka yang melakukan penyuluhan di kota-kota besar. Pengabdian ini memang tak bisa diukur oleh jabatan dan materi. Mereka akan merasa bangga jika warga negara taat membayar pajak.