Penyidik KPK Disebut Ditolak Geledah Ruangan Hasto, PDIP Sebut Tidak Bawa Surat Resmi
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus dugaan suap yang diduga menyeret Caleg PDIP dan dua staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Beredar kabar ruangan Hasto di kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakarta akan digeledah oleh KPK. Namun, penggeledahan tidak terlaksana lantaran penyidik diduga dihalangi petugas markas partai banteng.
Merespons itu, Ketua DPP Djarot Syaiful Hidayat tidak berbicara jelas tentang hal tersebut. Tapi, Djarot mendapat informasi bahwa petugas KPK tidak membawa bukti kuat saat hendak menggeledah.
"Oh saya belum tau kalau itu, tapi mereka informasinya tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat," kata Djarot di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1).
Tidak Menolak Digeledah
Djarot membantah, pihaknya menghalangi petugas KPK untuk menggeledah ruangan Hasto. Dia mempersilakan KPK mencari bukti asal ada perintah resmi.
"Kita tidak menolak, kita menghormati semua proses hukum. Partai tidak akan mengintervensi. Jadi silakan saja, asalkan betul-betul resmi," ucap Djarot.
"Enggak (menolak digeledah KPK), informasi yang saya terima bahwa yang bersangkutan (KPK). Tidak ada bukti bukti yang kuat, surat, terus dan sebagainya," tambahnya.
Djarot menambahkan, partai banteng sangat mendukung proses pendekatan hukum dan tidak akan melakukan intervensi kepada siapapun yang bersalah. PDIP pasti memberikan sanksi tegas kepadamu oknum anggota partai yang korupsi.
"Dan itu tidak mewakili partai individu-individu itu anggota entah kader pasti kita akan kasih sanksi yang tegas," tandas Djarot.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan
Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaHasto soal Kesiapan PDIP Jadi Oposisi: Tunggu Hasil Penghitungan KPU
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan soal kesiapan partai berlambang kepala banteng menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaTKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran
TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaWahyu Setiawan: KPK Bisa Menangkap Saya, tapi Kenapa Tak Bisa Tangkap Harun Masiku?
Wahyu Setiawan diketahui sudah bebas pada 6 Oktober 2023 dari Lapas Kedungpane, Semarang.
Baca SelengkapnyaEks Penyidik KPK: 'Kotak Pandora' Ditemukan, Harun Masiku akan Segera Ditangkap
KPK diduga tengah mencari tahu keberadaan mantan Caleg PDIP Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya