Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan menilai adanya iklan penjualan Pulau Gili Nanggu dan Gambar di situs www.privateislands.com hanyalah trik pemasaran.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo menegaskan pihaknya memiliki hak menolak atau mengizinkan pengelolaan pulau oleh pihak asing. Dalam praktiknya selama ini, investasi asing dipersempit hanya untuk bidang pariwisata.

Penyewa pun agar mendapatkan hak guna bangunan di sebuah pulau, perlu mendapatkan izin dari KKP. "Saya pastikan pulau tidak bisa dimiliki perorangan, sehingga jika dikatakan ada pulau mau dijual, saya rasa itu trik marketing," kata Sharif dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Kamis (6/9).

Kasus rencana penjualan pulau ini mencuat setelah situs www.privateislands.com menawarkan dua pulau kepada investor asing. Pulau Gambar di Laut Jawa yang disebut masih perawan ditawarkan senilai Rp 6,8 miliar. Sementara Pulau Gili Nanggu, di Lombok, Nusa Tenggara Barat ditawarkan seharga Rp 9,9 miliar mencakup 10 cottages, 1 bungalow, dan sebuah restoran.

Dari penelusuran KKP untuk kasus Gili Nanggu, pulau seluas 14 hektar ini merupakan milik dua orang bernama Nyoman dan Ketut. Dua orang ini mengubah sertifikat hak milik menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). Tindakan pengubahan ini yang tidak bisa dicegah oleh kementerian kelautan.

Meski ada upaya pengubahan status sekalipun, Sharif menjamin penjualan ini sulit dilakukan. "Notaris akan langsung menolaknya karena HGB pulau tidak bisa dijual, apalagi kepada pihak asing" kata dia.