Penjelasan Soal Ketua KPK Kembalikan Mandat ke Presiden Jokowi

Senin, 16 September 2019 12:12 Reporter : Merdeka
Penjelasan Soal Ketua KPK Kembalikan Mandat ke Presiden Jokowi Jokowi resmikan Gedung baru KPK. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo baru saja melantik Cahya Harefa sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Fitroh Rohcahyanto sebagai Direktur Penuntutan (Dirtut).

Agus memastikan dirinya tetap bekerja di lembaga antirasuah meski sudah mengembalikan mandat KPK kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pengembalian mandat itu dilakukan pada Jumat 13 September 2019. Saat mengumumkan hal tersebut, Agus didampingi dua wakilnya, Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang.

"Kita tetap bekerja seperti biasa. Kita menunggu saja. Seperti hari ini kita masih melantik," ujar Agus usai pelantikan di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/9).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah memberikan penjelasan terkait pernyataan Agus soal pengembalian mandat KPK kepada Jokowi. Febri mengatakan, makna dari pengembalian mandat yakni menyerahkan sepenuhnya nasib KPK dan pemberantasan korupsi kepada Jokowi selaku kepala negara.

Menurutnya, tidak berlebihan jika KPK menggugah kembali pemimpin dan menitipkan harapan penyelamatan pemberantasan korupsi pada Presiden. Atas pertimbangan itu, KPK menyerahkan nasibnya pada Presiden selaku kepala negara.

"Presiden adalah pemimpin tertinggi dalam bernegara, tentu termasuk pemberantasan korupsi. Dalam posisi Presiden sebagai kepala negara itulah KPK menyerahkan nasib lembaga ini ke depan pada Presiden," kata Febri.

Menurut Febri, pemberantasan tindak pidana korupsi tak akan berjalan tanpa dukungan dari orang nomor satu di negeri ini.

"Pemahaman ini perlu kita jaga karena di mana pun di dunia, tidak mungkin pemberantasan korupsi akan berhasil tanpa komitmen dan tanggung jawab kepala negara," katanya.

Disinggung soal pemberhentian pimpinan KPK, Febri tidak mau berandai-andai. Semua tergantung Presiden.

"Sebagaimana diatur pada Pasal 32 tentang KPK, maka pemberhentian pimpinan KPK dilakukan dengan alasan-alasan yang terbatas dan baru efektif berlaku sejak Presiden menerbitkan Kepres," ucap Febri.

Febri mengatakan, bukan suatu hal yang berlebihan jika pimpinan KPK menyatakan menyerahkan mandat lembaga antirasuah kepada Jokowi.

"Dan tentu saja kami menyadari pelayanan KPK pada masyarakat tetap harus berjalan. Pelaksanaan tugas KPK tidak boleh berhenti di saat para pelaku korupsi mungkin masih berkeliaran di luar sana," kata dia.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com [noe]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini