Penjelasan Kemlu Soal Kedatangan Pemimpin Junta Myanmar di Indonesia
Merdeka.com - Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dipastikan hadir di KTT ASEAN yang digelar di Jakarta pada Sabtu (24/4). Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan kedatangan Min Aung Hlaing setelah mendapatkan undangan dari Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN.
"Pertama undangan bagi ASEAN leaders atau pemimpin ASEAN dikeluarkan oleh Brunei selaku Ketua ASEAN saat ini," katanya kepada merdeka.com, Jumat (23/4).
Faiza menambahkan, terkait kemungkinan adanya penolak, hal itu bisa saja terjadi. Bahkan penolakan-penolakan pada pimpinan negara tertentu juga pernah terjadi di sidang majelis umum PBB.
"Saat Sidang Majelis Umum PBB, bisa saja ada penolakan kehadiran pimpinan negara tertentu karena isu HAM dan lain-lain, namun pemerintah AS tetap memberikan akses dan dukungan," ungkapnya.
Dia menambahkan, dikarenakan Indonesia menjadi lokasi digelarnya KTT ASEAN, persiapan juga dilakukan.
"Dari sisi Indonesia, persiapan untuk mendukung penyelenggaraan ASEAN leaders meeting yang diselenggarakan di ASEAN Secretariat terus dilakukan," bebernya.
Sebelumnya diketahui banyak pihak yang menolak kedatangan Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing mulai dari LSM dan sejumlah ormas, di antaranya KontraS, FORUM-ASIA, Amnesty International Indonesia, AJAR, Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM, Human Rights Working Group, Migrant CARE, Asia Democracy Network, Kurawal Foundation, hingga SAFEnet.
Mereka menyatakan penolakan atas kehadiran Min dalam KTT ASEAN yang digelar khusus untuk membicarakan pergolakan politik di Myanmar usai kudeta militer pada 1 Februari lalu.
Tidak hanya itu, Aktivis, Veronica Koman juga menolak atas kehadiran Min. Hal tersebut disampaikan dalam akun twitternya.
"Makhluk ini akan tiba di Jakarta besok. Min Aung Hlaing, kepala junta Myanmar, bertanggung jawab atas genosida terhadap Rohingya dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung saat ini.Aktivis dan non-aktivis, titip kasih sambutan yang ”meriah” besok," katanya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah
Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaMomen Dua Penembak Jitu Meminjam Rumah Warga untuk Pengamanan Presiden RI, Dibanjiri Pujian dari Warganet
Wanita ini didatangi langsung oleh sejumlah penembak jitu guna melakukan prosedur pengamanan Presiden RI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kakak Cak Imin dan Ida Fauziah Temui Jokowi, Lapor Suara PKB 'Pecah Telur'
Mereka melapor ke Jokowi mengenai perolehan suara PKB di Pileg 2024.
Baca SelengkapnyaNasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik
Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaPeristiwa Meninggalnya Marhan Harahap Bikin Paspampres Buka Suara, Letkol TNI Langsung Datangi Keluarga
Letkol TNI datangi rumah Marhan, warga Labuanbatu yang meninggal dunia usai ditahan petugas keamanan saat kunjungan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca Selengkapnya7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik
Indonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnya