Merdeka.com - Situasi pendidikan kedokteran di Indonesia menjadi sorotan belakangan ini. Selain biayanya terlampau mahal, jumlah fakultas kedokteran (FK) terbatas.

Baru-baru ini, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M Faqih mengungkap kondisi pendidikan kedokteran di masa kepemimpinannya. Salah satunya, ada FK namun tidak memiliki dosen.

"Misalnya di Papua sama Sulawesi itu sampai mahasiswanya tidak dapat dosen, padahal fakultas itu sudah dibuka tapi tidak ada dosen yang ngajar. Karena enggak ada dosennya, akhirnya diampu oleh universitas lain," kata Daeng dalam wawancara dengan merdeka.com, 8 Juni lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Nizam menanggapi hal tersebut. Menurut Nizam, pembukaan FK untuk memenuhi distribusi dokter di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Setahu saya, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk afirmasi untuk memenuhi distribusi dokter di daerah-daerah 3T," katanya kepada merdeka.com, Jumat (17/6).

"Ini dulu sepertinya bukannya belum ada dosennya, tapi belum lengkap dosen dan sarana prasananya. Kejadian sudah 10 tahunan yang lalu," tambah Nizam.

Dia menjelaskan, pembukaan FK merupakan bentuk kehadiran negara dalam membangun sumber daya manusia (SDM) di daerah. Hal serupa dilakukan juga untuk bidang lain. Seperti institut seni dan budaya Papua, Aceh, Sulawesi, Kalimantan, institut teknologi Sumatera dan Kalimantan.

"Saat infrastruktur dibangun dan SDM dilengkapi, mahasiswanya dititipkan dulu," imbuhnya.

Dia mengungkap alasan pembukaan FK tidak disertai dengan SDM pendidik. Menurutnya, melengkapi SDM dan sarana prasarana membutuhkan waktu lama.

"Paling tidak 5 tahun," ucapnya.

Nizam menambahkan, pembukaan FK pasti mendapatkan izin dari Kemendikbud Ristek. Namun, sebelum izin dikeluarkan, Kemendikbud mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes).