Merdeka.com - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga meminta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma segera klarifikasi terkait sejumlah kegiatan blusukan nya di Jakarta. Apa tujuan blusukan tersebut.

Kata dia, seharusnya seharusnya Kementerian Sosial Kemensos) memiliki data besar terkait kondisi sosial masyarakat di kota seluruh Indonesia.

"Sebagai Mensos perlu segera klarifikasi tujuan blusukan tersebut. Karena kalau ingin mengetahui kondisi sosial masyarakat bawah kota-kota (besar) tidak hanya di Jakarta," kata Nirwono saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (6/1).

Dia mengatakan, saat ini hal terpenting sebagai Mensos yakni memiliki program atau terobosan jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi persoalan sosial masyarakat, khususnya saat pandemi Covid-19.

Terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Risma. Salah satunya terkait verifikasi data pendukungnya miskin dan pengangguran yang diprediksi meningkat akibat pendemi.

"Terobosan program bansos, tidak sekadar mentransfer uang ke masyarakat, tetapi bagaimana program ketahanan keluarga selama pandemi," ucapnya.

Kebiasaan Risma

Sementara itu, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menilai, blusukan merupakan kebiasaan yang sering dilakukan Risma saat masih bertugas di Surabaya. Namun, hal terpenting saat ini Risma dapat mengimplementasikan data dan fakta tanpa yang diterimanya saat blusukan.

“Jadi ini gimana biar tidak terjadi tumbang tindih (kebijakan pusat dan daerah). Bu Risma juga bisa menanyakan ke pemerintah daerah asal gelandangan, pengemis, atau yang datang ke Jakarta. Sehingga dapat diberdayakan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini langsung blusukan di hari pertama tugas pekerjaannya. Risma meninjau kondisi pemulung yang tinggal di kolong jembatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengapresiasi kegiatan blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma di sejumlah wilayah Ibu Kota.

Dia menyebut kegiatan yang dilakukan Risma merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk melihat data dan terjun langsung ke lapangan.

"Kebijakan pemerintah pusat pasti memperhatikan fakta dan data.Tidak mungkin pemerintah pusat mengambil kebijakan tidak berdasarkan fakta dan data, fakta dan data di seluruh Indonesia," kata Riza di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (5/1).

Kata dia, dengan fakta dan data yang ada pemerintah dapat mengambil kebijakan hingga solusi untuk mengatasi hal tersebut. Namun, begitu Riza menyatakan persoalan pengangguran hingga gelandangan memang menjadi persoalan di setiap provinsi.

Dikritik DPRD

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, mengkritik aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini menyisir tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Iman mengingatkan agar Risma fokus terhadap distribusi Bantuan Sosial (Bansos).

"Yang saya sangat sayangkan adalah, harusnya Bu Risma itu fokus dulu ke masalah bantuan-bantuan sosial yang kemarin jebol, difikirkan sistemnya, bagaimana BLT supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Iman, Selasa (5/1).

Politikus Gerindra itu berseloroh, Risma lupa dengan jabatannya saat ini sebagai Menteri Sosial bukan lagi menjadi Wali Kota Surabaya, Jawa Timur. Sebab, menurutnya, permasalahan tunawisma merupakan tanggung jawab setiap kepala daerah, sementara tugas menteri memiliki cakupan lebih luas.

Ketua komisi yang membidangi Kesra itu menambahkan, agar Risma memberikan kesempatan pemerintah kota menangani segala permasalahan di wilayah administrasi masing-masing.

"Scope menteri harusnya kan lebih luas, bukan hanya di mana dia berpijak, seluruh Indonesia jadi cakupan dia. Biarlah itu ada Wali Kota setempat yang menangani, ada Gubernur yang menangani," tandasnya.

Meski demikian, Iman menegaskan peristiwa tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin tetap menjadi catatan Komisi E DPRD sebagai bahan evaluasi terhadap Pemprov DKI.

"Iya, itu jadi catatan kita. Saya bilang juga Pemprov tidak pernah men-deny atau tidak bahwa kemiskinan di Jakarta sudah tidak ada. Di mana-mana kemiskinan ada kok, tapi skala prioritas ada bagian-bagiannya."

"Disayangkan saja, waktunya Bu Risma bisa berpikir skalanya lebih besar, ke seluruh Indonesia. Daripada hanya urusi blusukan, nanti turun jangan-jangan lalu lintas diatur juga sama Bu Risma nih, macet. Jadinya kan enggak fokus," tandasnya.

Dibela PDIP

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menampik, bahwa blusukan dilakukan Risma hanya akan terjadi di Jakarta. Dia meyakini, sebagai seorang menteri sosial, Risma akan melakukannya di seluruh wilayah Indonesia.

"Bu Risma sempat berkunjung ke Ponorogo Jawa Timur untuk bertemu penyandang disabilitas. Apa yang dilakukan Bu Risma merupakan pelaksanaan semangat konstitusi, di mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, bagaimana negara hadir," tulis Hasto dalam keterangannya, Rabu (6/1/2021).

Hasto berharap, ke depan blusukan Risma dapat menjadi cermin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, apa yang dilakukan Risma haruslah didukung dan bukan dipandang sebaliknya.

"Dia menunjukkan sosok pemimpin yang terus bergerak dan berdedikasi bagi kepentingan rakyat itu, karena rakyat sebagai sumber legitimasi dan legalitas dari kepemimpinan itu,"  ungkap Hasto.

Hasto menilai, aktifnya Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan blusukan guna menyambangi para tunawisma di sekitaran Jakarta, adalah karakter asli yang dimilikinya. Menurut dia, hal tersebut memang kerap dilakukannya, untuk turun langsung ke bawah.

"Karakter kepemimpinan Bu Risma setiap kunjungan ke daerah itu turun dan menyapa rakyat khususnya mereka yang miskin yang terpinggirkan yang diperlakukan tidak adil," kata Hasto.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com