Pengamat Nilai Penerapan New Normal Harus Dimulai dengan Merekayasa Sosial
Merdeka.com - Pemerintah sedang mempersiapkan sejumlah protokol kesehatan untuk memulai new normal atau pola perilaku baru hidup berdampingan dengan Covid-19.
Pola perilaku hidup normal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07 /MENKES/ 328 /2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada situasi Pandemi.
Analis Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, penerapan protokol kesehatan dalam new normal harus memperhatikan infrastruktur sosial jika ingin berhasil.
"Infrastruktur sosial harus diperhatikan untuk bagaimana yang terpenting masyarakat menerapkan social maupun physical distancing (jaga jarak) dengan melakukan rekayasa sosial," kata Trubus saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/5).
Rekayasa sosial, lanjut dia, adalah upaya campur tangan pemerintah dalam menerapkan protokol-protokol kesehatan selama new normal. Menurutnya, jika pemerintah hanya mengeluarkan aturan-aturan hasilnya tidak efektif seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Karena kesadaran masyarakat itu tidak tiba-tiba muncul dengan hanya adanya aturan. Nah di situ dibutuhkan rekayasa sosial, terlebih jika dibandingkan dengan pilihan ekonomi," ujar dia.
Trubus menyebut rekayasa sosial itu bisa dimulai dari pengawasan yang ketat dan aturan yang jelas bagi masyarakat dalam menjalani hidup new normal.
"Pertama pengawasan yang jelas dan kedua aturan. Semisal intensif itu kemudahan contohnya dalam dapatkan masker kalau bisa bagikan secara gratis. Nah disintensifnya itu hukuman yang tegas jika masih ada pelanggaran," kata dia.
©2020 Merdeka.comDicontohkan Pemimpin
Selain kedua itu, kata Trubus, rekayasa sosial juga bisa dilakukan dengan contoh-contoh secara langsung yang dilakukan oleh kepala maupun petinggi pemerintahan.
"Ini soal sosok juga penting untuk keteladanan masyarakat. Seperti Presiden yang sudah mencontohkan terjun langsung. Tetapi para menteri hanya ngomong di media tidak terjun langsung, termasuk gugus tugas yang melalui TV. Jadi kalau cuman ngomong tanpa contoh dampaknya bisa sama aja," katanya.
Menurutnya, dampak dari kepiawaian para pemimpin maupun petinggi pemerintahan dalam bersosialisasi langsung kepada masyarakat juga sudah terbukti dan berhasil mengedukasi warganya.
"Seperti di Jawa Tengah, Tegal, Bandung itu cukup intens pemerintahnya terjun langsung dan dampaknya masyarakat bisa lebih terkendali, angka kasus landai bahkan cenderung turun. Jadi faktor itu masih dibutuhkan di Indonesia," ujarnya.
"Jadi rekayasa sosial atau social engineering di masyarakat itu harus meliputi edukasi, sosial, dan bagaimana cara penerapannya," tambahnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tahanan digunduli guna pemeriksaan identitas, badan atau kondisi fisik dan menjaga atau memelihara kesehatan serta mengidentifikasi penyakit.
Baca SelengkapnyaPemerintah akui penempatan pekerja migran masih memiliki berbagai tantangan.
Baca SelengkapnyaSebelum berkumpul dengan rekan kerja di kantor, pastikan dalam kondisi prima.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah disarankan memperbanyak pasal tentang edukasi dan sosialisasi agar penguatan sistem kesehatan nasional dapat dilakukan.
Baca SelengkapnyaDia menyadari, Meta dan banyak perusahaan teknologi lainnya telah mempekerjakan terlalu banyak orang.
Baca SelengkapnyaBerbagai hal yang kita lakukan sehari-hari bisa berdampak pada kondisi kesehatan kita termasuk pada kondisi otak.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaImbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaMengutip Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja.
Baca Selengkapnya