Merdeka.com - Pemerintah sedang mempersiapkan sejumlah protokol kesehatan untuk memulai new normal atau pola perilaku baru hidup berdampingan dengan Covid-19.

Pola perilaku hidup normal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07 /MENKES/ 328 /2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada situasi Pandemi.

Analis Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, penerapan protokol kesehatan dalam new normal harus memperhatikan infrastruktur sosial jika ingin berhasil.

"Infrastruktur sosial harus diperhatikan untuk bagaimana yang terpenting masyarakat menerapkan social maupun physical distancing (jaga jarak) dengan melakukan rekayasa sosial," kata Trubus saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/5).

Rekayasa sosial, lanjut dia, adalah upaya campur tangan pemerintah dalam menerapkan protokol-protokol kesehatan selama new normal. Menurutnya, jika pemerintah hanya mengeluarkan aturan-aturan hasilnya tidak efektif seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Karena kesadaran masyarakat itu tidak tiba-tiba muncul dengan hanya adanya aturan. Nah di situ dibutuhkan rekayasa sosial, terlebih jika dibandingkan dengan pilihan ekonomi," ujar dia.

Trubus menyebut rekayasa sosial itu bisa dimulai dari pengawasan yang ketat dan aturan yang jelas bagi masyarakat dalam menjalani hidup new normal.

"Pertama pengawasan yang jelas dan kedua aturan. Semisal intensif itu kemudahan contohnya dalam dapatkan masker kalau bisa bagikan secara gratis. Nah disintensifnya itu hukuman yang tegas jika masih ada pelanggaran," kata dia.

Dicontohkan Pemimpin

Selain kedua itu, kata Trubus, rekayasa sosial juga bisa dilakukan dengan contoh-contoh secara langsung yang dilakukan oleh kepala maupun petinggi pemerintahan.

"Ini soal sosok juga penting untuk keteladanan masyarakat. Seperti Presiden yang sudah mencontohkan terjun langsung. Tetapi para menteri hanya ngomong di media tidak terjun langsung, termasuk gugus tugas yang melalui TV. Jadi kalau cuman ngomong tanpa contoh dampaknya bisa sama aja," katanya.

Menurutnya, dampak dari kepiawaian para pemimpin maupun petinggi pemerintahan dalam bersosialisasi langsung kepada masyarakat juga sudah terbukti dan berhasil mengedukasi warganya.

"Seperti di Jawa Tengah, Tegal, Bandung itu cukup intens pemerintahnya terjun langsung dan dampaknya masyarakat bisa lebih terkendali, angka kasus landai bahkan cenderung turun. Jadi faktor itu masih dibutuhkan di Indonesia," ujarnya.

"Jadi rekayasa sosial atau social engineering di masyarakat itu harus meliputi edukasi, sosial, dan bagaimana cara penerapannya," tambahnya.