Pengamat Nilai Hoaks Jadi Alat Kuasai Narasi Publik Buat Mobilisasi Dukungan

Merdeka.com - Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Uno menyebut selama kunjungan ke sejumlah daerah kerap mendapat keluhan warga yang mulai netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu terkait kabar ada 7 kontainer berisi surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, yang belakangan ternyata hoaks.

Pengamat politik dari Universitas Presiden Muhammad A S Hikam menilai berita bohong alias hoaks merupakan upaya untuk menguasai dan mengontrol narasi publik. Tujuannya untuk memobilisasi dukungan politik pada Pemilu dan Pilpres tahun ini.

Dia menambahkan, menguasai narasi publik tak kalah penting dibandingkan dengan kontrol dan penguasaan atas sumberdaya ekonomi serta kekuasaan politik.

"Itu menjelaskan mengapa produksi dan reproduksi narasi menjadi wahana perebutan dan pertarungan tersendiri dalam kontestasi Pileg dan Pilpres 2019. Begitu pentingnya sehingga penyebaran hoaks pun jadi strategi pilihan bagi produksi dan reproduksi narasi politik," katanya Hikam saat dihubungi, Selasa (8/1).

Hikam mengungkapkan, hoaks menjadi komoditas penting dalam ekonomi politik narasi dan akan terus menerus dipercanggih kualitasnya. Kemudian hoaks akan dinormalisasikan dalam wacana dan praktis politik.

"Ia dianggap tak punya kaitan dengan etik atau moral, hanya alat sebagaimana uang dan pengaruh," jelasnya.

Dia menduga, hoaks yang marak di Pilpres kali ini merupakan gerakan sistematis. Alasannya karena hoaks terus saja terjadi selama masa kampanye berlangsung.

"Harus diinvestigasi dengan cermat. Tetapi indikasinya memang mengarah ke sana (gerakan sistematis), sebab berkali-kali terjadi," ujarnya.

Untuk itu, Hikam menyarankan masyarakat untuk menolak atau mengklarifikasi segala hoaks yang ada. Sebab melegitimasi hoaks dalam narasi publik dengab dalih seperti penyeimbangan informasi atau pemberian alternatif fakta sama saja dengan reproduksi berita bohong.

Sebelumnya, Sekretaris Bapilu DPP PSI, Andi Saiful Haq mengecam pernyataan Sandiaga. Ia meragukan kredibilitas dan integritas KPU.

"Jikapun ada hasil KPU yang meragukan itu adalah karena meloloskan tukang bohong sebagai Capres dan Cawapres seperti Prabowo dan Sandi Uno. Itupun Karena dalam penetapan Capres dan Cawapres tidak ada tes kebohongan," katanya.