Merdeka.com - Maraknya pemberitaan Tabloid Obor Rakyat disikapi netral oleh pengamat media Agus Sudibyo. Dia mengatakan, bahwa keberadaan tabloid yang diklaim sebagai partisan pasangan calon tertentu, belum bisa dicap setara dengan kemunculan Obor Rakyat dalam Pemilu 2014.

"Dibandingkan dengan obor rakyat jauh sekali, ini tidak sekasar obor rakyat, tapi (Indonesia Barokah) sesuatu yang harus dikritik, kalau bicara kaidah jurnalisme yang baku ya," kata Agus dalam diskusi bertema 'Indonesia Barokah Karya Jurnalistik atau Opini', di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (30/1).

Menurut Direktur Indonesia New Media Watch ini, bila dikaji perspektif jurnalistik, Tabloid Indonesia Barokah jelas tak memenuhi unsur kelayakan diperlukan untuk sebuah media. Agus menilai, Tabloid Indonesia Barokah tidak berimbang, cenderung menghakimi dengan menulis soal Prabowo, HTI, dan 212 yang tidak diwawancara.

"Jadi tidak cover both side, tidak berimbang. Kalau bicara kaidah jurnalisme baku ya. Apalagi secara kelembagaan, harusnya media sebelum beroperasi diurus syaratnya. syaratnya apa? punya PT, wartawannya punya sertifikat," jelas Agus.

Ditambahkan Pengamat Politik Karyono Wibowo, inti dari Tabloid Indonesia Barokah dan Obor Rakyat adalah saling bertujuan untuk kepentingan elektoral. Menurutnya, keduanya sama-sama tidak cover both side dalam wawancara yang tidak berimbang.

Terlebih, menurut Direktur eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) ini, aspek narasi Indonesia Barokah tidak semenyeramkan bila dibanding Obor Rakyat. Begitu pula dari sisi tampilan depan. Menurut dia, Obor Rakyat mengandung hal fitnah sulit diverifikasi. Beda dengan Indonesia Barokah yang isinya kumpulan berita yang sudah terpublikasi, namun disisipkan opini penulis.

"Jadi, Obor lebih provokatif ketimbang ini. Persamaannya dari media propaganda, dan media framing ini didesain untuk kepentingan kontestasi. Indonesia Barokah ini fungsinya menurut saya melakukan counter dari peristiwa sebelumnya, counter isu miring diarahkan ke calon tertentu, yang disebut tidak pro islam dan mengkriminalisasi ulama," katanya.

Reporter: Muhammad Radityo