Pengamanan MK diperketat jelang kedatangan massa presidium 212
Merdeka.com - Pengamanan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) diperketat jelang aksi massa dari presidium 212 dan sejumlah ormas memprotes terbitnya Perppu Pembubaran Ormas. Aksi yang rencananya berlangsung setelah salat Jumat itu di depan bakal dikawal ratusan polisi.
"Pengamanan di MK terdiri dari pengamanan internal dan dibantu 100 personel kepolisian," ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Jakarta, Jumat (28/7).
MK menyatakan akan menerima perwakilan pengunjuk rasa yang ingin menyampaikan aspirasinya. Selain melakukan aksi, sejumlah ormas berencana mengajukan uji materi Perppu Pembubaran Ormas.
"Jika ada yang menyampaikan aspirasi perwakilan MK pun akan terbuka menerima," kata Fajar.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menyatakan jumlah petugas yang akan mengamankan aksi demo mencapai 10.000 personel. Pengamanan juga menurut Kombes Argo meliputi obyek vital di sepanjang jalan yang dilalui massa pengunjuk rasa sekitar Jakarta Pusat.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Semua pihak diminta menghormati proses di MK yang sedang berjalan saat ini
Baca SelengkapnyaKetiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
Baca SelengkapnyaHal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU mempersiapkan diri dalam menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaFirli Bahuri melalui kuasa hukumnya meminta penyidik Polri untuk menjadwal ulang pemeriksaan.
Baca SelengkapnyaMassa merupakan pendukung salah satu calon anggota legislatif.
Baca SelengkapnyaMK Pastikan Empat Menteri Siap Hadiri Panggilan Hakim Terkait Sengketa Pilpres
Baca SelengkapnyaSri Mulyani juga menampilkan bagan realisasi perlinsos Kemensos periode Januari-Februari selama 2019-2024.
Baca SelengkapnyaKeempat menteri Jokowi itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zu
Baca Selengkapnya