Merdeka.com - Grand design peningkatan birokrasi pemerintah di bidang peradilan dibagi dalam tiga target sasaran utama. Peningkatan akuntabilitas, bersih dari kolusi korupsi dan nepotisme serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam hal peningkatan pelayanan publik Mahkamah Agung Republik Indonesia mendorong diberlakukannya 'one day minute' di setiap lembaga peradilan. Sistem ini mewajibkan institusi peradilan menyiapkan semua salinan berkas berita acara persidangan di hari itu juga. Seperti yang sudah diterapkan Mahkamah Konstitusi. Namun ada beberapa kendala sehingga sistem ini belum bisa diterapkan di semua pengadilan.

"Memang kita tidak bisa disejajarkan dengan MK dari faktor kesulitannya dan jumlah kasus yang ditangani lembaga ini lebih banyak dan tidak sebanding dengan MK," ujar Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi di hotel Borobudur Jakarta.

MA pernah menghitung rata-rata jumlah perkara yang ditangani MK dengan perkara di salah satu pengadilan yakni PN Jakarta Selatan. Hasilnya perkara di PN Jakarta Selatan jauh lebih banyak ketimbang di MK. Meski begitu, pihaknya berjanji tetap mengupayakan mengimplementasikan sistem ini. Untuk langkah awal akan dicoba untuk perkara tingkat awal.

"Tingkat pertama akan dilakukan one day minute pada perkara- perkara yang menarik perhatian umum lalu dikecilkan lagi perkara tipikor. Ini bisa," tambahnya.