Merdeka.com - Sidang perdana terdakwa kasus korupsi, Gubernur Riau Rusli Zainal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru dipadati ratusan pengunjung, Rabu (6/11). Sementara, aparat kepolisian dipimpin Kapolresta Pekanbaru, Kombes R Adang Ginandjar menjaga ketat proses persidangan.

Rusli Zainal menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan didampingi 12 kuasa hukum, yang dipimpin Eva Nora. Sedangkan KPK menghadirkan enam Jaksa Penuntut Umum. Salah satu kuasa hukum Rusli langsung membacakan nota keberatan usai mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan Riyono.

"Kami menghormati substansi dan formula dakwaan yang telah disusun oleh Tim Jaksa Penuntut Umum KPK dengan menuangkan fakta-fakta yang (seharusnya) bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun demikian, kami memiliki catatan khusus terhadap surat dakwaan tersebut, karena terdapat beberapa kelemahan formal maupun substansial yang harus kami sampaikan," ujar Ketua Tim Penasehat Hukum Rusli Zainal , Rudy Alfonso.

Rudy menjelaskan, ada fakta tersembunyi terkait dengan motif dan historis kasus kehutanan, di mana ada seseorang atau pihak lain yang sejak awal bersalah. Bahkan Rudi menilai, seseorang itu menikmati hasil dari pidana korupsi tersebut.

"Tapi tidak atau belum tersentuh hukum, namun kemudian mendapatkan tumbal sebagai korban," ketus Rudy.

Rudy menambahkan, Rusli Zainal yang dilantik sebagai gubernur Riau periode 2003-2008 pada 21 November 2003, kemudian kepala dinas kehutanan menyodorinya untuk menandatangani keputusan pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (BK UPHHKHT).

"Hal yang janggal, mengapa dalam pengesahan BK UPHHKHT ini Ir Syuhada Tasman harus melibatkan gubernur. Ternyata, ditemukan motif bahwa Ir Syuhada Tasman dalam kondisi panik terhadap desakan dan kepentingan korporasi yang telah menyandera yang bersangkutan, seharusnya KPK berani menyingkap tabir selanjutnya mengungkap fakta terhadap adanya kerugian negara yang dinikmati oleh korporasi," terangnya.

Sedangkan kasus suap PON Riau, Rudy Alfonso mengatakan ada kesamaan pola dan modus dengan kasus kehutanan. Di mana perilaku menyimpang pejabat teknis, kadispora Riau di lapangan, ditimpakan kepada Rusli Zainal .

"Dakwaan Rusli Zainal sebagai pemberi maupun penerima suap adalah tidak benar. Peran aktif Lukman Abbas (mantan Kadispora Riau), yang memungut/mengutip sejumlah uang kepada rekanan untuk kemudian diberikan kepada DPRD adalah inisiatif dan agenda pribadi yang bersangkutan, dan tanpa sepengetahuannya (RZ)," ungkapnya.

Menurut Rudy, inisiatif pribadi Lukman Abbas mengutip sejumlah uang kepada rekanan (BUMN) dengan dalih pemberian kepada DPR RI guna memuluskan penambahan alokasi anggaran APBN.

"Hal itu juga tanpa sepengetahuan HM Rusli Zainal , tidak ada pembahasan usulan apalagi realisasi anggaran PON yang bersumber dari APBN, berdasar fakta tersebut di atas, patut diduga sejumlah uang yang dikutip tersebut dinikmati dan digunakan sendiri oleh Lukman Abbas untuk kepentingan pribadinya," lanjutnya.

Dengan fakta hukum yang sedemikian rupa, sambung Rudy, menjadi tidak relevan mendudukkan HM Rusli Zainal dalam kursi panas terdakwa. "Namun guna mencari kebenaran hakiki, kami penasehat hukum terdakwa menghormati proses hukum yang sedang dihadapi oleh klien kami, HM Rusli Zainal ," pungkasnya.