Merdeka.com - Ketua Tim Pengacara Gubernur Papua, Lukas Enembe yaitu Yance Salambauw mengungkapkan pihaknya sempat meminta bukti keterangan pemanggilan terhadap Lukas yang saat ini statusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Namun, Yance menambahkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri tidak menanggapi hal tersebut. Meskipun pihaknya telah melakukan klarifikasi terkait status kliennya itu yang sudah ditingkatkan menjadi penyidikan.

"Kami sempat meminta klarifikasi kepada Bareskrim mengenai pemanggilan yang sudah dinaikkan menjadi proses penyidikan, tetapi pihak Bareskrim tidak memberikan tanggapan," ujar Yence di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (4/9).

Akan tetapi, Yance memaklumi hal tersebut, karena itu memang sudah menjadi kebijakan dari Dittipikor Bareskrim Polri untuk tidak memberikan bukti terhadap pihaknya. Hal itu dimakluminya juga karena demi kepentingan proses penyidikan.

Selain itu, Yance pun menyadari bahwa hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 Januari 2017. Dengan tegas bahwa proses penyidikan tindak pidana korupsi selain tertangkap tangan harus dilakukan dengan adanya kerugian negara.

"Mungkin itu demi proses kelancaran Dittipikor Bareskrim Polri," ujarnya.

Tidak hadirnya Lukas dalam pemanggilan sebelumnya yang sudah dijadwalkam oleh Dittipikor Bareskrim Polri. Yance menuturkan bahwa kliennya itu mempunyai kepentingan atau kegiatan lain di Papua.

Dalam kasus yang telah menjerat Lukas, Yance menyebut bahwa kliennya itu tidak akan melanggar ketentuan negara dan akan mengikuti proses hukum yang berlaku.

"Bersyukur hari ini sebagai warga negara yang baik dapat menghadiri, dan sudah memberikan keterangan," tandasnya.

Diketahui, Enembe sendiri seharusnya dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan pada Kamis (21/8) lalu. Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan dengan alasan sedang adanya kegiatan di Papua.

Lukas sendiri diperiksa oleh Dittipikor Bareskrim Polri, masih sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi anggaran Pemprov Papua periode 2013-2016.

Untuk kasus dugaan korupsi ini sendiri sudah naik ketahap penyidikan pada akhir Agustus lalu. Akan tetapi, dalam kasus ini penyidik belum menetapkan tersangka.