Merdeka.com - Pemakaman jenazah Brigadir J atau Nofryansah Yosua Hutabarat secara kedinasan disesalkan istri Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Putri, melalui kuasa hukumnya, Arman Hanis menilai Brigadir J tidak layak dimakamkan secara kedinasan karena berstatus terlapor kasus dugaan tindak pidana pelecehan seksual serta pengancaman.

Keluarga Brigadir J menanggapi hal tersebut. Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J, Johnson Pandjaitan mengatakan, proses pemakaman secara kedinasan terhadap almarhum itu sudah mendapat persetujuan kepolisian.

"Itu sebenarnya di luar kewenangan, itu keputusan di pihak kepolisian," kata Johnson saat dihubungi, Kamis (28/7)

Terkait tuduhan terhadap Brigadir J melakukan pelecehan seksual serta pengancaman, Johnson menilai hanya persepsi. Karena, hal itu belum bisa dibuktikan secara hukum.

"(Respon keluarga) Ya faktanya Brigadir J itu dimakamkan secara kedinasan, itu fakta. Terkait tuduhan segala macamnya itu kan masih persepsi, artinya itu secara belum terbukti secara hukum. Jadi dia masih anggota Polri yang dihormati," sebutnya.

"Makanya, katanya Polri kan humanis, humanis ke masyarakat bukan hanya ke masyarakat, ke anggotanya juga harus humanis dong," sambungnya.

Johnson memastikan, Brigadir J berstatus anggota Korps Bhayangkara saat terlibat baku tembak dengan Bharada E. Sehingga, pemakaman terhadap Brigadir J dilakukan secara kedinasan.

"Ya itu lah fakta yang terjadi. Ya faktanya dia belum terbukti melakukan tindak pidana, artinya dia masih jadi anggota Polri," ujarnya.

"Kalau anggota Polri dimakamkannya pakai upacara Polri dong gitu," tutupnya.

Sebelumnya, tim dokter forensik telah selesai melaksanakan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J di Jambi. Brigadir J kemudian dikebumikan lewat upacara kepolisian, sesuai dengan permintaan pihak keluarga.

Kuasa hukum istri Irjen Ferdy Sambo, Arman Hanis menyesalkan prosesi pemakaman secara kedinasan Brigadir J karena merujuk pada Perkap Nomor 16 Tahun 2014. Dalam Perkap itu disebutkan bahwa upacara pemakaman jenazah kedinasan polisi dalam Pasal 4 huruf i, merupakan perwujudan penghormatan dan penghargaan terakhir dari bangsa dan negara terhadap Pegawai Negeri pada Polri yang gugur, tewas atau meninggal dunia biasa, bukan karena perbuatan yang tercela.

"Menurut hemat kami (Brigadir J) termasuk dalam perbuatan tercela," tutur Arman kepada wartawan, Kamis (28/7).