Merdeka.com - Ujang Pendi (60) dan istri, Titin Lilis(50) warga di Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, mengaku sudah dua tahun tidak menerima bantuan sembako. Sebagai warga yang tidak mampu, dia hanya menerima bantuan uang melalui program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun mirisnya, Ujang menuturkan nominal bantuan per tiga bulan tersebut tidak utuh diterima.

"Itu cair per tiga bulan sekali. Nominalnya berbeda-beda. Dari Rp300 ribu, 600 ribu dan 900 ribu. Turunnya per tiga bulan sekali," kata Ujang ditemui di kediamannya, Senin (8/6).

Ujang mengaku, petugas pendamping Keluarga Sejahtera di kelurahan tempatnya tinggal, mematok jatah uang rokok pada setiap keluarga yang menerima bantuan tunai.

"Setiap pengambilan dia meminta Rp50 ribu. Sama seluruh warga yang saya tahu dapat bantuan tunai diminta Rp50 ribu. Kalau dulu saya enggak berani bicara, sekarang saya sudah sangat kesal masa pendamping cari makan dari rakyat susah," terang Ujang.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, salah satu petugas pendamping keluarga sejahtera tingkat Kecamatan Setu, berinisial E membantah memotong uang bantuan tunai yang disalurkan ke keluarga penerima KKS.

"Benar sudah dua tahun memang dia tak dapat BPNT (bantuan pangan nontunai). Engga ada (pemotongan), karena kartu dipegang mereka," kata dia.

Sedangkan, Kepala Dinas Sosial Tangsel, Wahyunoto Lukman menjelaskan, tidak diterimanya bantuan nontunai dari pemerintah terhadap keluarga Ujang karena KKS hilang.

"Karena KKS (kartu keluarga sejahtera) yang pertama hilang. Akhirnya lapor lagi ke bank dan keluarlah kartu KKS baru," ucap Wahyunoto.

Dengan hadirnya KKS baru yang dimiliki, otomatis keluarga Ujang dan Titin, menerima bansos Pemerintah.

"Untuk keluarga Pak Ujang dan Ibu Titin telah menerima KKS baru, maka dana bansos PKH (program keluarga harapan) cair dan dana bansos sembako tidak cair, karena bansos PKH berdasarkan nomor rekening sedangkan dana bansos sembako berdasarkan e-walet. Maka seharusnya ewalet yang di KKS pertama harus di link-kan dengan KKS baru (pengganti)," jelas dia.

Namun Ujang membantah hal itu, menurut dia, ada sejumlah kepala keluarga yang KKS-nya hilang, oleh satu pendamping yang sama. Namun tetap menerima seluruh bantuan.

"Enggak benar, karena selain keluarga saya ada beberapa keluarga yang sama-sama didampingi satu pendamping yang sama. Semua yang oleh pendamping E, hilang KKS-nya. Tapi dicetak baru lagi, dapat semua bantuan tunai dan sembako. Tapi KKS atas nama istri saya cuma bantuan tunai, sembakonya tidak," ungkap dia.

Sebelumnya, keluarga Ujang Pendi, petani penggarap yang terdaftar program keluarga sejahtera, sudah sejak dua tahun lalu tidak memperoleh bantuan sosial dari pemerintah.

"Saya hanya mengandalkan apa yang saya tanam, kalau laku dijual uangnya buat makan. Tapi kalau belum, saya makan singkong dan pisang yang ada," ucap suami Titin Lilis saat ditemui di rumahnya, wilayah Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Minggu (7/6).

Dia mengaku, kehidupannya sekarang sangat kekurangan. Tempat tinggalnya berdiri ala kadarnya di lahan garapan, yang sewaktu-waktu bisa diusir sang pemilik.

"Ini lahan Puspiptek, lahannya dari pada kosong saya tanami singkong, pisang dan kambing titipan orang yang saya urusi. Termasuk tempat yang saya tinggali bersama keluarga," jelas ayah lima anak ini.

Bahkan untuk kondisi tempat tinggal yang berdiri di atas lahan Puspiptek itu, terlihat sangat tidak layak.

Berdiri di atas lahan sekitar 4x4 meter, Ujang tinggal bersama istri dan lima orang anaknya. Beralas tanah dengan dinding dan atap berlapis triplek dan plastik terpal, Ujang mengaku tidak bisa berbuat banyak.

"Sudah lama saya tinggal di sini. Saya menggarap lahan di sini. Saya warga Tangsel yang sebelumnya dapat bantuan, tapi sejak tahun 2018 sudah tidak pernah lagi, padahal semua tetangga yang masuk keluarga sejahtera tetap dapat bantuan," ucap dia.

Terlebih kondisi ketidakpastian seperti saat ini, dia mengaku sama sekali sangat berharap bantuan pemerintah. "Bantuan Covid sama sekali enggak ada, paling kalau ada yang kasih bantuan itu dari orang pribadi. Kalau Bansos enggak pernah sejak dua tahun lalu, 2018 itu terakhir," tegasnya.