Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pendemo: Jokowi jangan plintat plintut berantas korupsi

Pendemo: Jokowi jangan plintat plintut berantas korupsi JALAK (Jaringan Aktivis Lintas Kota). ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Kasus kisruh antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan penegakan hukum masih lemah. Jaringan Aktivis Lintas Kota (Jalak) menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas dalam memerangi korupsi tanpa tebang pilih.

"Kami minta presiden Jokowi bertindak tegas untuk memerangi korupsi tanpa ada deal politik maupun adanya kepentingan partai," ujar Koordinator Lapangan Jalak Hadi di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (22/2).

Ada kekeliruan mendasar dalam pemahaman publik maupun penyelenggara negara selama ini. Karena praktik-praktik korupsi di Indonesia dianggap sebagai bentuk penyelewengan anggaran semata.

"Sehingga pemberantasan korupsi hanya menyentuh orang per orang. Tebang pilih bahkan sering dijadikan sebagai bahan tawan menawar politik dan kekuasaan. Apa yang dipertontonkan elit penegak hukum di hadapan rakyat saat ini hanyalah dagelan yang penuh ironi," katanya.

Hadi menambahkan, sudah saatnya seruan perang dikumandangkan terhadap korupsi. Bukan sekadar pemberantasan orang per orang tapi perang terhadap seluruh unsur dan sistem yang menopang kehidupan.

"Korupsi di Republik yang kami cinta ini. Kepada presiden Jokowi kami minta jangan plintat plintut, mari bersama rakyat perangi korupsi tanpa kompromi," tutupnya.

(mdk/war)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya

Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.

Baca Selengkapnya