Pendemo: Jokowi jangan plintat plintut berantas korupsi
Merdeka.com - Kasus kisruh antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan penegakan hukum masih lemah. Jaringan Aktivis Lintas Kota (Jalak) menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas dalam memerangi korupsi tanpa tebang pilih.
"Kami minta presiden Jokowi bertindak tegas untuk memerangi korupsi tanpa ada deal politik maupun adanya kepentingan partai," ujar Koordinator Lapangan Jalak Hadi di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (22/2).
Ada kekeliruan mendasar dalam pemahaman publik maupun penyelenggara negara selama ini. Karena praktik-praktik korupsi di Indonesia dianggap sebagai bentuk penyelewengan anggaran semata.
"Sehingga pemberantasan korupsi hanya menyentuh orang per orang. Tebang pilih bahkan sering dijadikan sebagai bahan tawan menawar politik dan kekuasaan. Apa yang dipertontonkan elit penegak hukum di hadapan rakyat saat ini hanyalah dagelan yang penuh ironi," katanya.
Hadi menambahkan, sudah saatnya seruan perang dikumandangkan terhadap korupsi. Bukan sekadar pemberantasan orang per orang tapi perang terhadap seluruh unsur dan sistem yang menopang kehidupan.
"Korupsi di Republik yang kami cinta ini. Kepada presiden Jokowi kami minta jangan plintat plintut, mari bersama rakyat perangi korupsi tanpa kompromi," tutupnya.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaTidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.
Baca SelengkapnyaMenurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca Selengkapnya