Merdeka.com - Sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali digelar. Agenda sidang lanjutan ke-19 ini adalah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya sempat tertunda.

Penasihat hukum yang selalu mendampingi Ahok, Humphrey R Djemat mengatakan, pihaknya telah siap mendengarkan tuntutan hari ini. Dan bilamana JPU menuntut bersalah, dia menegaskan, akan menyiapkan pembelaan pada sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan pledoi.

"Kita siap mental dan siap menjawabnya dalam bentuk pledoi waktu selanjutnya," katanya di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (20/4).

Humphrey yakin kasus yang tengah ditanganinya ini tidak ada kaitannya hasil Pilkada DKI Jakarta 2017.‎ Karena berdasarkan hitungan cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei menunjukkan Gubernur DKI Jakarta ini kalah oleh pesaingnya, Anies Baswedan.

"Tidak ada pengaruhnya (dengan hasil Pilkada), karena punya dasar yang berbeda. Pilkada dasarnya sistim elektorat tergantung pada pemilihnya, sedangkan tuntutan JPU harus berdasarkan fakta persidangan," tegasnya.

Politisi PPP Kubu Djan Faridz ini menerangkan, dalam fakta persidangan seharusnya Ahok tidak dapat dijerat dengan Pasal 156 dan 156a KUHP. Karena dalam persidangan tidak ada saksi fakta yang dapat memperkuat dakwaan kliennya melakukan penodaan agama karena menyinggung surat Al-Maidah ayat 51.

"Fakta persidangan sangat kuat, tidak ada kesalahan penistaan agama yang dilakukan BTP, maka seharusnya tuntutan bebas," tutup Humphrey.