Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov tanggapi santai UUK DIY digugat ke MK

Pemprov tanggapi santai UUK DIY digugat ke MK Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Asisten Keistimewaan Sekda DIY, Didik Porwadi menanggapi santai terkait gugatan terkait Undang-undang Keistimewaan DIY, yang dilayangkan advokat Muhammad Sholeh ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, gugatan itu merupakan hak setiap warga negara.

"Jadi saya menegaskan kembali seperti halnya juga dengan apa yang disampaikan Gubernur DIY, bahwa silakan saja jika ada yang merasa keberatan dengan Undang-undang Keistimewaan, itu hak warga negara," ujar Didik Porwadi di kantor administrasi keistimewaan, kompleks kantor Gubernur DIY, Kamis (6/2).

Didik menjelaskan, selama bentuk ketidaksepakatan warga negara diungkapkan sesuai koridor hukum yang ada, maka hal itu sudah menjadi hak masyarakat. Selain itu, dia mengingatkan lagi bahwa yang menetapkan UUK DIY itu adalah DPR sebagai wakil dari rakyat.

"Bahwa keistimewaan DIY itu didapat atas latar belakang baik dari sisi sejarah maupun filosofis, yang kemudian menghasilkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY," ujar Didik Porwadi.

Sidang gugatan ini sedang berjalan di MK. Di sidang pendahulu yang digelar pertengahan Mei lalu, Soleh mengaku dirugikan terhadap sejumlah ketentuan di dalam UUK DIY, seperti yang mengatur mengenai mekanisme pengisian jabatan kepala daerah, termasuk juga peran wanita dalam pemerintahan Yogyakarta.

Laporan: Hartanto Ardi Saputra

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024

Pemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024

Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.

Baca Selengkapnya
Kemenkop UKM dan KPPU Sepakat Dorong Pelaku UMKM Masuk Rantai Pasok Industri Besar

Kemenkop UKM dan KPPU Sepakat Dorong Pelaku UMKM Masuk Rantai Pasok Industri Besar

Teten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tiadakan Ganjil Genap Kendaraan pada 8-9 Februari 2024

Pemprov DKI Tiadakan Ganjil Genap Kendaraan pada 8-9 Februari 2024

Mengingat karena pada 8-9 Februari sehubungan dengan hari libur dan cuti bersama.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Eks Penyidik Tunggu Sikap KPK Jemput Paksa Shanty Alda di Kasus Gubernur Malut

Eks Penyidik Tunggu Sikap KPK Jemput Paksa Shanty Alda di Kasus Gubernur Malut

Penyidik KPK harus berani melakukan penjemputan paksa terhadap para saksi yang telah mangkir dua kali pemeriksaan tanpa alasan

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca Selengkapnya
Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket

Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket

Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.

Baca Selengkapnya
3 Mantan Petinggi KPK Surati Kapolri Desak Firli Bahuri Ditahan

3 Mantan Petinggi KPK Surati Kapolri Desak Firli Bahuri Ditahan

Hingga saat ini kasus dugaan pemerasan seret Firli Bahuri masih berada di meja penyidik

Baca Selengkapnya
Cak Imin soal Ketua KPU Disanksi Langgar Etik Berat: Jangan Main-Main dengan Demokrasi dan Etika

Cak Imin soal Ketua KPU Disanksi Langgar Etik Berat: Jangan Main-Main dengan Demokrasi dan Etika

Menanggapi sanksi Ketua KPU, Cak Imin meminta semua pihak jangan bermain-main dengan demokrasi dan etika di Indonesia.

Baca Selengkapnya