Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan "fingerprint" atau sidik jari saat subuh berjamaah di masjid khusus untuk pejabat eselon II.

Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, Senin, mengatakan, kebijakan itu bersifat imbauan. Namun dirinya menolak untuk "fingerprint".

"Saya salat subuh berjamaah di masjid, ikut gubernur, namun saya tidak 'fingerprint'. Shalat itu kewajiban, hubungan antara saya dengan Allah, jadi tidak perlu absen," katanya.

Meski demikian, Tjetjep mengatakan kebijakan itu untuk menggairahkan shalah subuh berjamaah di masjid. Pemprov Kepri menginginkan seluruh pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah yang beragama Islam meningkatkan iman dan taqwa melalui shalat subuh berjamaah.

"Jadi kalau saya pribadi melakukan shalat subuh berjamaah merupakan kebutuhan, yang memang harus dilaksanakan," ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Olahraga Kepri, Meifrizon, mengatakan, kebijakan "fingerprint" berdasarkan surat keputusan sehingga berdampak pada kinerja kepala dinas.

"Tentu ada pengaruh terhadap Tunjangan Kinerja Daerah kalau tidak hadir," ujarnya.

Meifrizon menjelaskan shalat subuh berjamaah di masjid tidak dilaksanakan setiap hari, melainkan hanya pada Jumat subuh. Pemberlakuan "fingerprint" baru tiga kali.

Ia mendukung kebijakan tersebut. Kebijakan itu untuk mendorong pejabat eselon II shalat berjamaah di masjid, sekaligus meningkatkan ketaqwaan kepada Allah.

Sementara pejabat lainnya enggan shalat subuh berjamaah mengikuti Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Mereka memilih shalat subuh di masjid dekat rumahnya.

"Shalat itu urusan pribadi kita dengan Allah, bukan karena 'fingerprint'. Salat tidak perlu ikut gubernur, karena jam kerja pegawai itu 8 jam, dimulai pada pagi hari, bukan subuh hari," kata salah seorang pejabat eselon II.