Pemprov Jambi Hilangkan Anggaran Pembelian Kendaraan Dinas
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jambi melakukan moratorium terhadap belanja tahun 2022 di antaranya tidak menganggarkan dana untuk pembelian kendaraan dinas.
"Tahun 2022 tidak ada pejabat di Provinsi Jambi yang membeli kendaraan dinas dan rehab kantor, kecuali kondisi pada kantor benar-benar memprihatinkan. Anggaran difokuskan untuk perbaikan jalan, beasiswa anak-anak miskin dan pemulihan ekonomi masyarakat," kata Gubernur Jambi Al Haris di Jambi, Selasa (2/11).
Al Haris menjelaskan Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi telah sepakat untuk tidak membeli kendaraan dinas dan rehab kantor. Menurut Al Haris selama ini banyak anggaran yang hanya digunakan untuk rutinitas seperti membeli kendaraan dinas, komputer, rehab gedung kantor sampai menggunakan jasa arsitektur dan belanja barang lainnya yang sebenarnya tidak terlalu mendesak.
Sementara anggaran tersebut dapat di alihkan untuk pembangunan yang lebih bermanfaat dan pembangunan yang dapat langsung di rasakan oleh masyarakat manfaatnya. Seperti perbaikan jalan rusak, jembatan, beasiswa bagi anak-anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan.
"Saat ini tidak sedikit kita temui pejabat memiliki tiga mobil di rumahnya, sementara di luar sana banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan pemerintah," kata Al Haris.
Selain itu Al Haris turut mengajak seluruh kepala daerah di Provinsi Jambi bersinergi membangun Provinsi Jambi dan daerah masing-masing khususnya.
Menurut Al Haris pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan efektif tanpa adanya sinergi antara kepala daerah. Di contohkan Al Haris Gubernur tidak akan dapat menjalankan program nya dengan baik jika tidak bersinergi dengan bupati dan walikota. Begitu pula sebaliknya program pemerintah daerah tidak akan berjalan dengan efektif jika tidak bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.
"Maka dari itu Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Forkompinda harus bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang di harapkan," kata Al Haris.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dapat Izin dari Pemerintah, Bulog Bebas Impor Beras Sepanjang 2024
Bulog janji penugasan impor beras akan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran di pasaran.
Baca SelengkapnyaPensiunan Aparat Asal Muara Jambi Ini Berkebun Aren dengan Omzet Miliaran, Kalahkan Kelapa Sawit
Peluang bisnis menanam pohon aren di perkebunan milik pribadi bisa meraup omzet hingga miliaran.
Baca SelengkapnyaCari Uang Halal Buat Tambahan Penghasilan, Polisi di Kelapa Gading ini Tak Malu Jadi Tukang Tambal Ban
Demi menyambung hidup, sosoknya diketahui tak hanya bertugas sebagai abdi negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat
Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJelang Bulan Ramadan, Jokowi Ingin Masyarakat Beribadah Tenang
Para menteri diminta untuk menjaga harga pangan jelang Idul Fitri.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaKejagung Didesak Buru Tersangka Lain Kasus Korupsi Transaksi Emas Antam
Upaya hukum harus dimaksimalkan agar kerugian negara yang hilang bisa dikembalikan.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Ubah HET Meski Harga Beras Mahal dan Langka
Meskipun harga beras saat ini mahal dan langka, Pemerintah tidak akan mengubah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca Selengkapnya