Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pemilik perusahaan menerapkan aturan kepada karyawan untuk mengisi formulir kegiatan harian. Hal ini merespon dari adanya klaster industri yang disebabkan protokol kesehatan karyawan tidak berjalan maksimal saat sebelum maupun sesudah bekerja.

Pengisian formulir itu pun bertujuan mempermudah pelacakan yang dilakukan saat ada klaster baru di sebuah pabrik. Dengan demikian, catatan harian itu berisi kegiatannya di luar tempat kerja.

"Pak Gubernur sudah mengintruksikan ke pengusaha untuk bisa agar para pegawai mengisi kegiatan harian bukan hanya di tempat kerja tapi juga di luar misalnya di rumah dan luar rumah," ujar Juru Bicara Gugus Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad, Selasa (8/9).

"Tapi formnya sederhana. Maksudnya, kalau terjadi seperti sekarang pelacakan lebih mudah dan mudah-mudahan klaster industri bisa segera berhenti," ia melanjutkan.

Seperti diketahui, Diketahui, akhir Agustus lalu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkap ada klaster baru di kawasan industri MM 2000. Klaster di LG 242 kasus positif. Lalu, di pabrik Suzuki ditemukan 71 karyawan yang positif Covi-19.

Ridwan Kamil pun melakukan peninjauan di sejumlah kawasan industri, salah satunya di Deltamas, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jumat (4/9). Ia meminta pihak perusahaan terus melakukan edukasi penerapan protokol kesehatan kepada karyawan karena hasil tinjauan, protokol kesehatan di dalam pabrik dijalankan secara ketat.

Selain itu, ia pengetesan secara masif melalui uji usap (swab test) metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di kawasan industri perlu ditingkatkan untuk memetakan penyebaran kasus Covid-19 di kawasan industri.

"Jadi industri itu sulit untuk bisa melacak dan memonitor kegiatan pekerja pegawai di luar kantor. kemungkinan mereka terpapar di luar kantor dan masuk kerja, baru ada penularan internal," kata Daud.

Kasi Pemberdayaan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Dendi Hermandi mengatakan semua perusahaan yang memiliki izin beroperasi dan kegiatan industri harus melaporkan berkala penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan tiap pekan secara daring.