Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) kembali membidik opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kali keenam. Sebelumnya Pemprov Jabar di bawah kendali Gubernur Ahmad Heryawan meraih WTP lima kali berturut-turut‎ sejak 2011.

"Tahun ini Insya Allah optimis akan dapat WTP lagi seperti lima tahun sebelumnya," ujar Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/2).

Aher yang baru saja menerima kunjungan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengaku,‎ telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan untuk anggaran 2016. Laporan ini kata dia, tengah di-review oleh Inspektorat Pemprov Jabar sebelum nantinya diserahkan ke BPK secara rinci Maret mendatang.

Meski demikian, lanjut dia, sebelum diperiksa secara merinci, BPK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan LPJ yang telah disiapkan pemprov dari laporan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

"Laporan dari BPK Provinsi Jawa Barat bahwa pemeriksaan awal untuk anggaran tahun 2016 akan dimulai selama 35 hari ke depan," katanya. Beberapa disiplin administrasi harus dilengkapi apalagi Pemprov Jabar baru saja merampungkan PON Jabar XIX dan Peparnas XV pada September‎-Oktober lalu. Ditambah lagi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bantuan partai politik.

Menurutnya, laporan keuangan Pemprov Jabar terus diawasi secara umum sehingga diupayakan tersajikan dengan baik dan wajar. Karenanya Aher yakin tidak ada penyimpangan apapun karena dilakukan sesuai prosedur. Apalagi ditambah review dari Inspektorat dan BPK sebelum secara resmi dilaporkan.

"Sebelum memeriksa nanti, BPK sudah periksa pendahuluan, Inspektorat juga sudah mereview awal.Dengan begitu pastinya makin bagus. Dua hal itu digabungkan itu yang dilaporkan nantinya yang akan diperiksa secara rinci," tuturnya.

Dia meyakini laporan keuangan Pemprov Jabar akan mendapat respon yang positif. Ia juga berharap laporan keuangan dari daerah lainnya juga bisa dilaporkan sebaik mungkin untuk memperoleh opini WTP dari BPK.