Pemprov DKI Sebut Sebanyak 98 Aset Masih Bermasalah di Pengadilan

Merdeka.com - Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Jakarta Pujiono menyatakan terdapat 98 bidang tanah aset milik Pemprov DKI Jakarta yang sedang bermasalah di pengadilan. Dia menyebut puluhan bidang tanah tersebut bila dikumulatifkan seluas 211 hektare.

Ratusan hektare tanah tersebut tersebar di seluruh wilayah, mulai dari kota administrasi Jakarta Pusat, Selatan, Barat, Timur, Utara dan Kepulauan Seribu.

"Puluhan aset kami yang bermasalah, berperkara di hukum," kata Pujiono di gedung DPRD DKI Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Dia menyebut permasalahan aset ini diduga adanya sertifikat ganda. Dari puluhan permasalahan yang ada sebanyak 39 bidang tanah telah dimenangkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Kalah ada 14 bidang dan masih proses itu sebanyak 45 bidang tanah," ucapnya.

Ratusan Aset Pemprov DKI Belum Miliki Sertifikat

Kata Pujiono, bila Pemprov DKI Jakarta dinyatakan kalah dan dan ditetapkan dengan hukum tetap atau inkrah bidang tanah akan dilepaskan.

"Iya sudah, kalau sudah inkrah, mau apa lagi," ucapnya.

Selain adanya aset bermasalah, Pujiono juga menyatakan terdapat ratusan aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang belum memiliki sertifikat.

"Untuk tahun 2019 sampai dengan 31 Oktober terdapat 68 aset yang sedang diproses BPN," jelasnya.