Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo membentuk tim khusus untuk memantau pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi karyawan perusahaan swasta di wilayah tersebut. Selain

menerjunkan tim pemantau, Pemkot Solo juga membuka layanan pengaduan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Solo Agus Sutrisno mengatakan seluruh perusahaan di Kota Bengawan harus membayarkan THR maksimal H-7 Lebaran.

"Pemkot akan menerjunkan tim dan membuka layanan pengaduan untuk memantau pembayaran THR. Layanan pengaduan THR akan kita buka kalau terjadi permasalahan dalam pembayaran THR," ujar Agus, Jumat (25/5).

Agus berharap para karyawan bisa memanfaatkan layanan pengaduan jika terjadi masalah terkait THR. Menurut Agus, pembayaran THR diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dikatakan, perusahaan wajib membayarkan THR sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 dan Surat Edaran (SE) Permanker Nomor 2 tahun 2018.

“Setiap karyawan itu pasti sangat menunggu THR, apalagi untuk karyawan berpenghasilan rendah, "tandasnya.

Lebih lanjut Agus mengemukakan. perusahaan wajib mengajukan surat penangguhan atau keberatan kepada Disnakerjika tidak mampu membayarkan THR sesuai ketentuan. Disnaker kemudian akan mengecek kondisi perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi keuangan perusahaan apakah tidak mampu membayarkan THR tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Yulistianto menyampaikan Pemkot segera menerbitkan suratedaran ke seluruh perusahaan terkait pembayaran THR. Perusahaan diminta mengajukan keberatan jika memang tidak mampu membayar THR.