Pemkot Solo ajukan penangguhan eksekusi Taman Sriwedari
Merdeka.com - Pemerintah Kota Solo menyatakan akan mengajukan penangguhan eksekusi lahan Taman Sriwedari dalam waktu dekat. Namun, pemkot juga berharap lebih, yakni ada pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri Solo.
Pejabat Wali Kota Solo, Budi Suharto mengatakan, sejumlah tempat akan dieksekusi dalam waktu dekat di antaranya Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Gedung Wayang Orang, dan Museum Radya Pustaka. Pihaknya juga meminta seluruh lahan Sriwedari yang masuk dalam sengketa lainnya ditangguhkan eksekusinya.
"Semua yang ada di kawasan lahan Sriwedari itu penting dan harus dipertahankan," kata Budi, Senin (21/9).
Budi menyampaikan, saat ini Pemkot tengah menyiapkan surat permohonan penangguhan eksekusi. Sebelum batas akhir eksekusi berakhir, yakni 29 September 2015, surat itu akan diajukan. Langkah itu, menurut Budi, yang saat ini bisa dilakukan oleh Pemkot sembari menunggu keputusan Peninjauan Kembali.
"Kami berharap surat penangguhan bisa diterima dan dikabulkan oleh PN Solo, sehingga eksekusi lahan Sriwedari bisa ditunda atau bahkan bisa dibatalkan," ucap Budi.
Budi optimis pihaknya bisa menang dalam pengajuan PK. Dia mengaku mempunyai novum atau bukti baru dari BPN (Badan Pertahanan Nasional).
"Kami tidak akan menyerah untuk memenangkan sengketa Sriwedari," tutup Budi.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo Minta Pendukung Tak Lakukan Aksi ke Gedung MK: Utamakan Keutuhan, Persatuan Bangsa
Prabowo ingin semua pihak mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.
Baca SelengkapnyaPolresta dan Pemkot Pekanbaru Gelar Istigasah Demi Pemilu Damai
Kombes Jeki berharap melalui istigasah bersama ini jadi momentum meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaCara Pemkot Denpasar Raih Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Saat Anggaran Terbatas
Sumara Putra menyampaikan hal tersebut saat membacakan rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap LKPJ Wali Kota Denpasar tahun anggaran 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaKPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaPenyerang Pengawal Rumah Dinas Kapolri Sempat ke Kediaman Prabowo Namun Diusir Penjaga
Hengki mengatakan, pelaku sempat menjauh kala ditegur petugas. Tetapi, tiba-tiba, pelaku kembali mendekati petugas dan melakukan penyerangan.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya