Pemkot Malang Susun SOP untuk Perlancar Distribusi Pupuk Bersubsidi

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kota Malang mempersiapkan dengan matang penyaluran pupuk bersubsidi. Agar tidak terkendala di lapangan, Malang bahkan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang kebutuhan pupuk. Kementerian Pertanian memberikan apresiasi untuk kesiapan Malang.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pupuk bersubsidi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

"Kebutuhan pupuk memang sangat besar. Dengan pupuk bersubsidi, pemerintah memberikan bantuan kepada petani untuk bisa menggenjot produktivitas. Untuk itu, distribusi pupuk bersubsidi harus sama-sama dikawal agar tepat sasaran," katanya, Kamis (11/3/2021).

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, mengatakan prinsip yang digunakan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi adalah 6T atau 6 Tepat.

"Prinsip distribusi pupuk subsidi yang diterapkan adalah 6T alias 6 Tepat, yaitu Tepat Jenis, Tepat Mutu, Tepat Jumlah, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Harga, dan Tepat Sasaran," terangnya.

Sedangkan kriteria penerima pupuk bersubsidi sendiri sudah diatur dalam Permentan No 49 Tahun 2020.

"Kriteria penerima pupuk bersubsidi adalah petani yang memiliki KTP, memiliki lahan maksimal 2 hektare, tergabung dalam kelompok tani dan telah menyusun eRDKK. Data di eRDKK ini yang akan menjadi acuan pendistribusian pupuk bersubsidi. Dengan jumlah yang telah disesuaikan tentunya," jelasnya.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang sendiri menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang kebutuhan pupuk.

Kepala Dispangtan Kota Malang, Ade Herawanto mengatakan, penyusunan SOP tersebut khususnya tentang kebutuhan petani akan pupuk. Untuk menunjang pemerataan alokasi penyaluran pupuk bersubsidi yang terbatas dan efisien.

"Misalnya untuk sawah padi dalam 1 Ha harus sesuai ketentuan 5:3:2 (untuk urea: ZA NPK) juga untuk tebu misalnya 6:4 (Za dan phonska) dan sebagainya mengacu pada formulasi dari balai-balai penelitian atau akademisi," ujar Sam Ade, sapaan akrabnya.

Tak hanya itu, penyaluran pupuk bersubsidi di Kota Malang juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Selain meminimalisir permasalahan, agar penyalurannya tepat sasaran. Baik kepada petani maupun Kelompok Tani.

(mdk/hhw)