Pemkab Sigi Kecewa Kemen PUPR Tak Bisa Bantu Renovasi Kantor karena Terganjal Aturan
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah kecewa dengan keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang tidak dapat memperbaiki kantor bupati dan sejumlah fasilitas perkantoran yang rusak ringan hingga berat akibat bencana gempa dan likuefaksi 2018 meluluhlantakkan daerah itu.
"Padahal perencanaan untuk kantor Bupati Sigi sudah ada, uangnya ada dan sudah siap tapi tidak bisa digunakan," kata Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Iskandar Nontji dalam rapat evaluasi percepatan pembangunan huntap relokasi di Kota Palu dan Kabupaten Sigi pascabencana 2018 di Aula Merah Putih, Markas Komando Resor Militer (Korem) 132/Tadulako di Palu, Rabu (16/1) seperti dilansir Antara.
Pemkab Sigi, kata Iskandar, sudah sangat berharap dapat segera tinggal di kantor baru dan tidak lagi mengontrak rumah penduduk seperti saat ini.
Dia mengungkapkan, Kementerian PUPR hingga kini tidak memberikan kepastian pembangunan kembali dan perbaikan fasilitas Pemkab Sigi sehingga pihaknya hanya mencari tahu sendiri regulasi yang menyebabkan pembangunan tersebut tidak bisa dilakukan.
"Kalau instansi vertikal mereka bisa bantu seperti Kantor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Tapi kami ini sudah ada duitnya tapi Kementerian PUPR tidak mau bantu kecuali ada surat penyerahan pelimpahan kewenangan dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Itu sudah kami telusuri," jelasnya.
Sementara itu Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Aksa H Mardani yang hadir dalam rapat itu membenarkan pernyataan Iskandar Nontji.
"Memang harus melalui Kemendagri. Harus Kemendagri menyerahkan pelimpahan kewenangan ke Kementerian PUPR dulu baru kemudian kami melakukan pembangunan," ucapnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kondisi Terkini Sugapa Papua Usai Pembakaran Rumah Warga dan Penyerangan Pos TNI-Polri oleh KKB
Kapolres mengaku, aksi penyerangan disertai penembakan itu dilakukan KKB sejak Jumat (19/1) dari segala arah.
Baca SelengkapnyaKPU Jelaskan Soal Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Dihentikan: Hanya yang Belum Sinkron dengan Sirekap
Tujuan penghentian rekaputilasi itu agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat sehingga publik dapat hasil aktual.
Baca SelengkapnyaTanggapi Prabowo, Ganjar Mulai Sosialisasi Cara Kerja Kartu Sakti agar Petani Mudah Dapat Pupuk
Ganjar menjelaskan, penerapan kartu Sakti mampu memberikan layanan-layanan dasar masyarakat termasuk pupuk.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menelusuri Jejak Kerajaan Aru, Penguasa Perairan di Sumatra Terkenal dengan Negeri Perompak
Kerajaan ini memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur serta dikenal sebagai penguasa perairan di bagian utara Selat Malaka.
Baca Selengkapnya12 Petugas Penyelenggara Pemilu di Sumbar Meninggal Dunia dan 50 Lainnya Sakit
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat 12 petugas Pemilu Sumbar meninggal dunia dan 50 orang jatuh sakit pada pelaksanaan Pemilu.
Baca SelengkapnyaRatusan Eksemplar Surat Suara Pemilu di Bekasi Rusak
KPU Kabupaten Bekasi melibatkan sebanyak 1.000 tenaga kerja lokal untuk pelaksanaan kegiatan sortir
Baca SelengkapnyaPengusaha Khawatir Kebijakan Bali Pungut Rp150.000 ke Turis Asing Ditiru Provinsi Lain
Alasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.
Baca SelengkapnyaPELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaPuluhan Muda Mudi Terjaring Razia Sedang Berduaan di Penginapan
Puluhan Muda Mudi Terjaring Razia Sedang Berduaan di Penginapan
Baca Selengkapnya